JAKARTA-RADAR BOGOR, Pembangunaan merupakan instrumen penting bagi upaya menciptakan perdamaian dan toleransi. Mustahil ada perdamaian tanpa ada pembangunan berkelanjutan.
Itulah salah satu poin yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat berpidato sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia dalam Sidang Tahunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-27, di Siem Reap, Kamboja, Selasa (15/1/2019).
Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara serta sejumlah organisasi dan negara peninjau. Acara dibuka secara meriah oleh para pemimpin Kamboja, mulai dari Heng Samrin, politisi senior yang juga Ketua Parlemen sekaligus mantan Presiden Republik Rakyat Kamboja; dan tentu saja dibuka oleh Perdana Menteri Hun Sen, yang telah menduduki jabatan Perdana Menteri Kamboja sejak 1985.
Dalam sidang APPF kali ini, sebagai Ketua Delegasi Fadli Zon didampingi 8 anggota DPR RI lainnya, yaitu Dave Akbarshah Fikarno (F-Partai Golkar), Hasrul Azwar (F-PPP), Jalaluddin Rakhmat (F-PDI-P), Mercy Chriesty Barends (F-PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (F-Partai Golkar), Siti Masrifah (F-PKB), K.H. Surahman Hidayat (F-PKS), dan Achmad Farial (F-PPP).
Kawasan Asia Pasifik, yang terus berkembang menjadi mesin pendorong ekonomi global, harus memastikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di kawasan ini benar-benar kuat dan berkelanjutan, sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Sebab, saat ini kawasan Asia Pasifik masih menghadapi sejumlah konflik, seperti meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, perselisihan wilayah di Laut Timur dan Laut Cina Selatan, serta krisis Rohingya di Myanmar.
“Masalah-masalah ini perlu solusi dan tak bisa diabaikan. Perdamaian dan stabilitas juga mustahil bisa dibangun jika kita lalai menyusun agenda pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan isu ketimpangan di kawasan,” kata Fadli Zon.
Perdamaian, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren di masa depan. Sesudah perekonomian dunia berhasil mengatasi berbagai krisis yang terjadi pada abad ke-20, kini kita sedang berada di tengah era pembangunan berkelanjutan.
Meski demikian, seiring perubahan dunia yang berlangsung cepat, kompleks, dan tak terduga, skala tantangan yang dihadapi juga kian membesar.
“Ancaman akibat konflik bersenjata, sengketa wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatnya terorisme, serta tantangan keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim, epidemi, dan kelangkaan sumber daya, merupakan contohnya,” tuturnya.
Menurutnya, paradigma pembangunan berkelanjutan telah menuntut untuk memikirkan kepentingan generasi mendatang secara serius.
“Kita dituntut untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan yang seimbang, serta berkurangnya jumlah konflik, terorisme, serta perang, sangatlah diperlukan,” paparnta.
Perang, terorisme, dan konflik menyebabkan kerusakan serius pada pembangunan, termasuk hilangnya nyawa manusia, rusaknya harta benda, lingkungan alam, dan turunnya aktivitas ekonomi serta kebebasan manusia.
Karena itu sangat penting untuk menjamin lingkungan global yang aman. Perang, terorisme, dan konflik bersenjata dapat membawa dampak merusak bagi pembangunan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah dicapai ketika keamanan dan perdamaian terjaga dengan baik.
Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan langkah penting menuju tiga pilar PBB yang lebih koheren, yaitu perdamaian dan keamanan serta pembangunan dan hak asasi manusia.
“Dalam hal ini, DPR RI memandang bahwa sangat penting bagi anggota parlemen APPF untuk mendiskusikan, bertukar pandangan, serta berbagi praktik terbaik tentang bagaimana meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota APPF, serta mengoptimalkan fungsi-fungsi parlementer yang akan berkontribusi pada implementasi efektif Sustainable Development Goals dan Sustaining Peace,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Fadli Zon juga menyampaikan pentingnya anggota parlemen dari negara-negara anggota APPF untuk bekerja sama dengan masing-masing pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan ini, karena situasi yang stabil akan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan mempertahankan perdamaian. (*/ysp)
