CISEENG-RADAR BOGOR, Bantuan operasional desa nampaknya belum dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa di Kabupaten Bogor. Hal itu terlihat dari banyaknya aset desa yang hilang.
Petugas Pelaksana Bidang Aset dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Aip Satriana menerangkan, pihaknya menemukan banyaknya aset negara yang diserahkan ke desa hilang.
“Banyaknya kendaraan. Namun, kami belum hitung jumlahnya,” ujarnya usai melakukan pendataan serta penyerahan aset desa di Kantor Kecamatan Ciseeng, Senin (14/01/2019).
Dia menyebutkan, seluruh desa di lima kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, Ciseeung, Parung, dan Gunungsindur didata kepemilikan aset kendaraannya.
Ditemukan satu desa, yaitu Desa Iwul tak lagi memiliki kendaraan karena hilang. “Salah satunya Desa Iwul. Baru saja saya tau kalau kendaraan operasionalnya hilang,” tuturnya.
Bagi desa yang didapati telah menghilangkan kendaraannya akan diarahkan untuk menempuh proses administrasi. Antara lain melapor ke pihak berwajib dan inspektorat. “Kami akan bantu mengurus ke inspektorat,” ucapnya.
Selain menjadi keamanan aset negara yang ada di pemerintahan desa, kegiatan itu juga untuk menciptakan kemandirian desa.
Kedepannya, dalam proses inventarisasi sampai dengan pengamanan aset diserahkan kepada pemerintah desa.
“Ketika dikemudian hari terjadi lagi masalah, maka pemerintah desa yang akan menyelesaikan,” terangnya.
Pendataan tersebut, kata Aip, akan dilakukan secara menyeluruh hingga ke setiap desa di Kabupaten Bogor. Mengingat semua asset desa adalah milik desa, yang juga milik negara. “Dengan kegiatan ini kami bisa meminimalisir kebocoran uang dan asset. Tapi, sekarang SDM yang masih lemah,” tuturnya.
Jika pengelolaan aset desa tidak dibenahi, dana desa yang digelontorkan akan lebih banyak dihabiskan untuk membeli aset. Karena itu, menginventarisir semua aset desa sangat dibutuhkan.
“Khususnya yang kami inventarisir adalah kendaraan dan tanah,” tuturnya.
Selain itu, kegiatan ini juga disertakan penyerahan sertifikat tanah kantor desa. Khususnya desa yang di tahun 2009 telah mengajukan. “Tidak semua dapat (sertifikat,red) beberapa yang belum karena belum diajukan dan sebagian masih diproses BPN,” tuturnya.
Sementara itu Camat Ciseeng, Edi Muslihat mengaku sangat mendukung program DPMD karena membantu kecamatan melakukan monitoring serta pendampingan pada pemerintah desa. “Dengan demikian, berangsur pemerintah desa akan mampu mengelola aset dengan baik,” tandasnya.(pem)
