JAKARTA-RADAR BOGOR, Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih buruk ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penilaian tersebut disampaikan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).
“Penegakan HAM ada penurunan yang signifikan dari zaman pak SBY ke zaman Jokowi,” kata Ketua Bidang Humas DPP Ikadin, Erwin Natosmal Oemar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/1).
Padahal, kata Erwin, dalam lima prinsip negara hukum, HAM menjadi prinsip kunci. Jika bicara tentang hukum, tidak mungkin mengabaikan HAM lantaran merupakan prinsip yang fundamental.
“Hukum tidak akan ada tanpa kepentingan hak-hak dasar. Sayangnya meskipun di tiap-tiap pemimpin ada kenaikan tren setiap tahun, namun (era Jokowi) ada penurunan dibandingkan zaman SBY,” ujarnya.
Erwin menjelaskan berdasar survei indeks persepsi negara hukum Indonesia yang digelar Indonesian Legal Roundtabel (ILR) bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia, tren prinsip HAM mengalami penurunan di rezim Jokowi.
“Kalau kita lihat misalnya 2012, 2013 dan 2014, di zaman pak Jokowi turun lagi. Kalau klasifikasikan dua rezim ini Jokowi dan SBY, dengan sangat berat saya katakan kita ada problem soal HAM,” bebernya.
Meski demikian, lanjut Erwin, di masa Jokowi ada perbaikan terhadap ketaatan pemerintah (eksekutif) dalam mematuhi hukum, menjamin independensi peradilan, dan akses terhadap keadilan.
“Namun soal penegakkan HAM ada problem serius. Perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM di zaman Jokowi lebih buruk dibandingkanzaman SBY,” tukasnya.
Editor : Imam Solehudin
Reporter : Muhammad Ridwan
