CIGUDEG – RADAR BOGOR, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementrian Perhubungan RI kembali meninjau jalur tambang di wilayah Barat dan Utara dengan menggelar dialog di Desa Rengasjajar bersama warga dan transpoter, Minggu (13/1/2019).
“Hari ini saya perlu mendengar aspirasi warga, karena kebijakan tidak selesai di meja rapat. Apalagi selama ini perubahan jam tayang berdampak ke mana-mana, bahkan ke dampak sosial, dan pemerintah harus hadir dan peka,” kata Kepala BPTJ Kementrian Perhubungan RI Bambang Prihartono kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia juga menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat kembali untuk mendengar aspirasi masyarakat. Karena, selama ini perubahan jam tayang berdampak luas dan sudah mengarah ke sosial.
“Para transpoter dan quarry sepakat yaitu pagi dan sore untuk jam tayang angkutan tambang. Makanya saya sampaikan ke Bupati Tangerang terkait ini yang memang sudah ada perbupnya,”jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Bambang juga mengaku, dampak jalur tambang bukan saja ekonomi melainkan faktor lain, salah satunya kondisi kemacetan semakin krodit. Inilah yang menjadi kajian singkat BPTJ terhadap polemik angkutan tambang.
“Kalau jangka panjangnya itu jalur khusus tambang dan jangka pendeknya bagaimana menetapkan jam tayang. Pasalnya, kondisi sudah menjadi gawat darurat,” ucapnya
Ketika ditanya revisi perbup, ia mengungkapkan belum membicarakan hal itu lebih dalam. Karena, persoalan saat ini terhadap jam tayang yang harus segera dilakukan penyamaan semua pihak.
“Rencana konkritnya payung hukum jam tayang, dan itu akan saya komunikasikan. Dan permasalahan ini tidak bisa cepat ada kajian dulu,” tuturnya
Sementara itu, salah satu warga mengungkapkan, perubahan jam tayang berdampak ke sumber pendapatan setiap harinya. Tentunya, harus ada langkah yang jelas dari pemerintah daerah,
“Perubahan jam tayang berpengaruh ke perekonomian masyarakat bahkan bisa menimbulkan banyak pengangguran,” pungkasnya. (nal/c)
