BOGOR- RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Diskdik) Kota Bogor meminta penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar, untuk bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA Kota Bogor 2019.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan BOSDA sebesar Rp 37 miliar. Tahun ini, naik menjadi Rp 39 miliar. Sementara Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bersumber dari APBN, nilai masih seperti tahun lalu yaitu sebesar Rp 89 miliar.
Demikian dibeberkan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Jajang Koswara, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menjelaskan, anggaran BOS dan BOSDA diperuntukan kepada sekolah TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Bogor. Besaran angka yang akan diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa yang tercatat di dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Karena perbedaan jumlah ini, maka tidak semua sekolah menerima jumlah yang sama. Namun, pemerintah tidak membedakan antara pendidikan swasta maupun negeri.
“Untuk BOSDA, asumsinya persiswa SD itu menerima Rp 358.000 per tahun. Itu artinya jika dibagi 12 bulan per siswa sama dengan Rp 29.000. Sementara untuk SMP per siswa menerima Rp 403.500 per tahun. Otomatis jika dibagi 12 bulan, maka setiap bulannya per satu siswa SMP menerima Rp 34.000 dari BOSDA,” kata Jajang sambil merinci.
Jajang kembali mengkalkulasi, jika merujuk dari sumber BOS melalui APBN, setiap satu siswa SD di Kota Bogor akan menerima bantuan Rp 800.000 per tahun. Sementara satu siswa SMP akan menerima Rp 1.000.000 per tahun.
Jika digabungkan antara BOS dan BOSDA Kota Bogor dalam rata-rata pertahun, setiap satu siswa akan SD akan menerima Rp 1.158.000 per tahun. Adapun siswa SMP akan mendapatkan bantuan Rp 1.435.000 per tahun.
Dari akulumasi ini, apabila dibagi kembali dalam rata-rata satuan perbulan dari BOS maupun BOSDA Kota Bogor, maka bersihnya setiap siswa SD akan menerima Rp 96.500 per bulan dan satu siswa SMP menerima Rp 167.000 per bulan. Menurut Jajang, angka yang diterima per satu siswa masih tergolong kecil bila dibandingkan daerah lainnya.
Dia mencontohkan, misalnya di Jakarta atau Depok. Keduanya, per satu siswa SD setiap bulan mendapatkan Rp 300.000 dan siswa SD per satu bulannya Rp 450.000. Angka ini menurutnya sudah sangat ideal.
Sementara Kota Bogor, lebih lanjut Jajang menerangkan, SD hanya Rp 96.500 dan SMP Rp 167.000, untuk TK, bantuan BOS dan BOSDA diberikan secara general. Rata-rata, setiap satu TK di Kota Bogor akan menerima bantuan operasional sebesar Rp 67 juta.
“Jadi wajar kalau kadang sekolah masih memungut biaya ke orangtua. Belum lagi untuk cost membayar guru honorer. Kalau mau bebas pungutan, idealnya memang seperti standar Jakarta dan Depok,” terangnya.
Masih kata Jajang, pencairan sendiri akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor melalui rekomendasi dari Disdik. Waktu pencairan akan dilakukan selama empat tahap atau persetiap triwulan. BOS maupun BOSDA akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah yang dapat dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
“ Kita akan perketat dan awasi betul BOS ini. Termasuk setiap kwitansi laporan yang dibuat oleh bendahara, akan kami lihat secara detail. Kalau perlu secara mendadak kita akan sidak ke lapangan untuk melihat langsung penggunaannya. Tidak boleh ada manipulasi kwitansi atau anggaran fiktif,” katanya.
Data dari Dinas Pendidikan, di Kota Bogor saat ini tercatat ada 386 sekolah penerima BOS maupun BOSDA. Rinciannya, SDN sejumlah 211, SD Swasta 52, SMPN 20, SMP Swasta 103. Sosialisasi dana BOS dan BOSDA sendiri, rencananya akan dilakukan minggu ini kepada seluruh sekolah, bendahara, terlebih operator dari setiap wilayah. (rp2/c)
