BOGOR–RADAR BOGOR, Dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Batu Tulis, Rudi Yuniardi mengatakan, sejak tahap pertama hingga ketiga ada sekitar 200 berkas dari masyarkat yang dihimpun tim.
Kepada para peserta, kata dia, Pokmas sudah menyosialisasikan jika besaran biaya mengurus PTSL sesuai Surat Keputusan Bersama dan Perwali sebesar Rp150.000. Menurut dia, dalam perjalanan mengurusnya ada banyak prosedur dan berkas yang harus dikerjakan tim.
Diantaranya, surat tanah, bukti kepemilikan, KTP, PBB, materai, patok batas, bukti perolehan, AJB, segel, kwitansi, SPPT PBB, dan alas hak. Ternyata, sambung dia, tidak semua peserta memiliki dokumen yang lengkap. Ada beberapa yang harus disempurnakan sehingga memerlukan biaya.
“Kalau yang AJB sudah rapi, itu enak. Kami bisa urus. Yang jadi masalah, kalau belum lengkap berkasnya,” kata dia. Nah, di situlah masyarakat kadang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus dan semua belum masuk dalam program ataupun biaya PTSL.
“Jadi anggaplah, mereka yang urus itu sendiri. Cuma kan masyarakat ada yang mau mengurus dan ada yang tidak. Kewajiban kami adalah mendorong supaya diurus,” tuturnya.
Akhirnya, tim Pokmas ikut bantu akomodir untuk melengkapi persyaratan itu. “Kami tidak pernah meminta biaya apapun ke masyarakat. Jika ada bantuan di luar proses PTSL, itu mungkin kesukarelawan saja sebagai sesama masyarakat untuk mengurus yang tidak lengkap ini,” bebernya Radar Bogor, kemarin.
Yang pasti, tutur dia, jika biaya-biaya itu semua murni di luar mengurus PTSL. Jumlahnya pun tidak besar dan tidak ada ikatan apapun. Ia mengungkapkan, seharusnya para peserta PTSL yang mengurus kelengkapan. Akan tetapi, tanpa diminta pun tim tetap akan ikut membantu mengurus.
“Di sinilah kadang kami diberikan apresiasi. Ya sekedar untuk dicicipi kue, kopi, saat kumpul bersama tim. Kadang kami juga yang mengeluarkan uang sendiri. Bahkan kalau boleh jujur, banyak yang tidak memberikan apapun ke kami. Tapi kami tetap bekerja. Diapresiasi atau tidak, ya itu sudah amanah,” papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPM Kelurahan Batutulis itu.
Ia mengakui, masih ada masyarakat yang dengan angka itu belum menyetorkan sampai saat ini kepada tim. Sementara untuk di kelurahan Batutulis, tim Pokmas melalui kelurahan sudah beberapa kali membagikan sertipikat kepada para peserta.
Tahap pertama, 44 sertipikat, tahap kedua 62 sertipikat, dan tahap ketiga 177 sertipikat. Sampai saat ini, masih ada sekitar 150 sertipikat yang belum dibagikan lantaran masih diproses oleh BPN. (rp2/c)
