JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas M Ibnu Fajar mengatakan volume kuota premium ditetapkan sebanyak 11,8 juta Kiloliter (KL) pada 2019 ini. Angka itu tidak mengalami perubahan dibandingkan kuota premium tahun lalu.
“Kita sudah sidangkan di akhir tahun tapi mungkin tinggal penugasannya secara resmi yang belum,” kata Ibnu di BPH Migas, Jakarta, Selasa (8/1).
Penetapan kuota premium tidak mengalami perubahan sebab tahun lalu serapannya tidak mencapai 100 persen. Kendati pemerintah sudah merevisi aturan yang membuat premium kembali dijual di Jawa, Madura dan Bali. Meski tidak disebutkan secara detail, namun Ibnu menyebut angka serapan premium hanya mencapai 88 persen.
“Kita menetapkan Jamali sebagai wilayah penugasan (lagi) kan sekitar pertengahan tahun. Jadi realisasi itu kan harusnya satu tahun penuh. Makanya kita antisipasi safety faktor sekitar 5 persen,” jelasnya.
Adapun, penetapan badan usaha yang akan menyalurkan premium sifatnya adalah penugasan yaitu selama lima tahun. Tetapi untuk volume kuota ditetapkan per tahun dimana badan usaha akan ikut lelang terlebih dahulu.
“Itu (penetapan volume) sifatnya penugasan lima tahun, tapi tiap tahun kita bisa. Karena mekanisme lelangnya ke badan usaha akhirnya yang ikut itu-itu aja lelangnya. Jadi untuk mempermudah aja,” terangnya.Meski Wajib Hadir di Jamali, Kuota Premium Tahun Ini Tidak Ditambah.
