JAKARTA-RADAR BOGOR,Partai Demokrat telah usai melakukan rapat darurat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Selasa (18/12) malam. Rapat yang berlangsung sekitar hampir sembilan jam itu digelar untuk menyoroti masalah perusakan atribut kampanyenya di Pekanbaru, Riau.
Usai acara di kediaman SBY, seluruh elite parpol pun bergerak ke kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dikomandoi oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, mereka menjelaskan akar permasalahan dari perusakan atribut Demokrat.
Hinca memastikan peristiwa perusakan atribut kampanye Partai Demokrat bukan merupakan kejadian yang dibuat-buat alias hoax. Dia bercerita, sebelum SBY tiba di Riau, baliho dan bendera partainya relatif banyak mengisi jalan protokol daerah tersebut.
Namun, kata dia, secara kuantitas, atribut kampanye Partai Demokrat dinilai jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan baliho Jokowi-Ma’ruf dan sejumlah parpol koalisinya. Hal itu dinilai wajar lantaran waktu itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah ada agenda serupa dengan SBY.
“Dari segi jumlah atribut Partai Demokrat lebih sedikit jika dibandingkan dengan baliho Jokowi-Ma’ruf dan bendera parpol pengusung Jokowi yang jauh lebih masif,” kata Hinca.
Namun anehnya, Hinca menyebut, sebelum SBY tiba di Pekanbaru, Riau pada tanggal 14 November 2018, tiba-tiba ada instruksi yang dialamatkan kepada DPW Partai Demokrat Riau untuk menurunkan atribut kampanye mereka di beberapa titik. Namun saat itu, mereka menolak atas nama demokrasi.
“Sebelum SBY tiba di Pekanbaru sudah ada permintaan atau tekanan kepada Partai Demokrat Riau untuk turunkan atribut Demokrat,” ungkap dia.
Tak lama berselang, tepatnya pada 15 Desember 2018, ratusan bendera dan baliho SBY dan Partai Demokrat mendadak ditemukan rusak, robek dan hilang. Dari hasil penyelidikannya, seluruh atribut kampanye mereka dirusak pada malam hari.
Usai perusakan itu terjadi, SBY langsung perintahkan kadernya untuk mencopot seluruh atribut kampanye mereka. “Perusakan tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi. Diduga kuat ada master mind dan inisiatornya,” tuturnya.
Hinca menilai saat ini terlihat adanya upaya untuk menutupi dan memutus mata rantai untuk mengungkap ihwal inisiator utama dari perusakan atribut kampanye tersebut. Dia berharap, pemerintah jujur mengungkap pelaku utama perusakan.
“Dalam waktu dekat, Polda Riau diharapkan menuntaskan proses hukum hingga ke tingkat yang menyuruh dan yang membantu melakukan dalam waktu 14 hari,” tegasnya.
“Hentikan praktik seperti ini di masa depan. Kalau tidak, pemilu bisa kacau dan satu lagi, jangan ada negara di dalam negara,” pungkasnya.
(aim/JPC)
