25 radar bogor

Sejuta Kartu Nikah Telah Didistribusikan, 550 KUA jadi Percontohan

Kartu Nikah
Kartu Nikah

JAKARTA-RADAR BOGOR, Meski banyak mendapatkan kritik dan peringatan dari berbagai kalangan, Kementerian Agama (Kemenag) tetap melanjutkan program pendistribusian kartu nikah. Seluruh provinsi di Indonesia sudah menerimanya dengan total sebanyak satu juta kartu.

“Kartu Nikah saat ini telah terdistribusi ke seluruh provinsi sebanyak 1 juta kartu,” ujar Direktur KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Moehsen saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (18/12).

Dia menerangkan, kartu-kartu tersebut sudah mulai diterima pasangan yang menikah pada Desember 2018. Ada 550 kantor urusan agama (KUA) yang melayani distribusinya di setiap peristiwa nikah. “KUA yang sudah siap sebanyak 550 KUA, sebagai piloting (percontohan) tahun 2018,” sebut Moehsen.

Sementara itu, pendataan terkait jumlah pasangan suami istri yang sudah mendapatkan kartu masih dilakukan. “Betul seluruh provinsi (dilakukan distribusi). Untuk jumlah yang diterima pasutri sedang kami minta laporannya,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, jumlah kartu yang didistribusikan ke daerah berbeda-beda. Hal tersebut tergantung jumlah peristiwa nikah yang terjadi di lokasi tiap tahun. Menurutnya Moehsen, data pernikahan terus bergerak setiap hari.

“Saya kasih contoh saja, daerah yang paling jauh, misal di Aceh itu dapat 10 ribu, Sumatera Utara dapat 36 ribu, Jogja 15 ribu, Jawa Tengah 135ribu, Jakarta ada 150 ribu, Jawa Barat 150 ribu. Jumlah peristiwanya lah kira-kira,” tuturnya.

Sebagai informasi, kartu nikah merupakan inovasi Kemenag untuk memudahkan pasangan suami istri. Sebab, berbeda dengan buku nikah, kartu tersebut akan dibuat seukuran kartu ATM ataupun kartu tanda penduduk (KTP).

Peluncuran kartu nikah sejatinya sudah berjalan seiring dengan aplikasi Simkah yang kini sudah bisa diunduh melalui www.simkah.kemenag.go.id. Simkah terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.(yes/JPC)