JAKARTA-RADAR BOGOR,Persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami komunitas muslim Uighur di Tiongkok, menjadi sorotan khusus Fraksi PKS di DPR. Pemerintah pun didesa untuk ikut aktif berperan menyelamatkan mereka dari penindasan.
“Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral maupun multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini pada JawaPos.com, Minggu (16/12).
Jazuli menuturan, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.
Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat fakta tersebut.
“Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.
“Terutama menurut dia, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atauinlienable rights,” paparnya.
Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dia juga menegaskan bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.
(aim/JPC)
