25 radar bogor

Soal Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Masa Isu Begini Masih Berani Keluar

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai isu kriminalisasi ulama yang menyerangnya sangat tidak logis. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR,Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo merasa resah terkait berbagai isu miring yang kerap kali menyerang dirinya. Salah satunya terkait soal kriminalisasi ulama.

Jokowi menampik telah mengkriminalisasi ulama selama masa kepemimpinannya tersebut. Sebab, wakilnya merupakan sesepuh ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Mengenai kriminalisasi ulama. Bagaimana mungkin? Pertama cawapres saya saja ulama yang udah paling atas, yakni Kyai Ma’ruf Amin,” kata Jokowi di hadapan relawan pendukungnya yang dinamakan Bravo-5 di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara (10/12).

Dia pun mempertanyakan kenapa isu krminalisasi ulama masih saja bergulir. Padahal kata dia, jelas sekali dirinya sangat mendukung dan menghormati ulama dalam setiap perjalanan politiknya.

“Masa isu begini masih berani keluar, kriminalisai ulama. Kita ini tiap hari ketemu ulama, ketemu kyai, tapi isunya seperti ini,” ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan membandingkan soal ulama yang terjerat hukum dengan salah satu gubernur yang terjerat hukum. Kata dia, jika ada ulama yang terjerat hukum, Jokowi langsung disebut-sebut telah melakukan kriminalisasi.

Padahal, kata dia, ulama itu memang sedang menghadapi kasus hukum, bukan sengaja dikriminalisasi.

“Ada ulama yang kena masalah hukum ya memang karena sedang berhadapan dengan hukum, wong gubernur saja terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, dan faktnya tidak ada gubernur yang lapor kena kriminalisasi,” tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi menyebut isu tersebut sangat berbahaya. Rakyat yang mendengar informasi tersebut tanpa lengkap akan mempercayai itu sebagai hal yang benar.

“Sekarang, tanyakan siapa ulama yang dikriminalisasi. Ya kalau si ini ya karena ada masalah hukum. Ini hal yang tidak logis, rakyat yang dapat info tak lengkap dan percaya itu sebagai pembenaran,” tukasnya.

(rdw/JPC)