JAKARTA-RADAR BOGOR,Sekretaris Jenderal Parpol Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandiaga kembali menyambangi Kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12). Kali ini, mereka datang untuk memberikan masukan kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku kedatangannya tidak terlepas dari masih adanya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Itulah kenapa, dia bersama rombongan sekjen koalisi menyambangi KPU.
“Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal, karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga,” kata Muzani di Kantor KPU, Senin (10/12).
Anak buah Prabowo Subianto itu bilang, dalam pertemuan yang berlangsung dua jam tersebut juga ingin memastikan kepada KPU jika masyarakat yang sudah memiliki hak pilih harus masuk dalam DPT. Menurutnya, hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.
“Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih, makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, imbuh dia, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya, kata Muzani, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
“Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik dialamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali,” ujar Muzani.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua,” papar Priyo.
Selain Muzani dan Priyo, hadir pula Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian. Selain itu, terlihat pula sejumlah pimpinan elite parpol koalisi lainnya.
(aim/JPC)
