JAKARTA-RADAR BOGOR, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan potensi desa (Podes) terhadap 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Data ini dilakukan salah satunya untuk mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia.
Tolak ukur dari IPD ini terdiri dari lima dimensi, diantaranya ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal tersebut menjadi ukuran apakah desa tersebut masuk ke dalam kategori desa tertinggal, berkembang, maupun mandiri.
Hasil pendataan menunjukkan, jumlah desa tertinggal pada 2014 sebesar 19.750 desa (26,81 persen) turun menjadi 13.232 desa (17,96 persen) di 2018. Kemudian, desa berkembang pada 2014 tercatat sebanyak 51.026 desa (69,26 persen) naik menjadi 54.879 desa (74,49 persen) di 2018, dan terakhir kategori desa mandiri juga tumbuh dari 2014 sebesar 2.894 (3,93 persen) menjadi 5.559 desa (7,55 persen) di 2018.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, desa dengan status tertinggal paling banyak berada di Pulai Maluku, Kalimantan Utara dan Papua. Papua misalnya, tercatat ada 87,12 persen desa tertinggal dan 12,70 persen desa berkembang serta 0,18 persen desa mandiri.
“Tentunya ini kita pikirkan dan persoalan besar disana adalah gepgrafis, seperti di Papua Barat itu adalah halangan tersendiri,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/12).
Sementara itu, Provinsi Bali dan D.I Yogyakarta menjadi wilayah yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Seperti Bali, tercatat desa berkembangnya sebanyak 72.33 persen dan desa mandirinya 27,67 persen. Sementara itu Yogyakarta, desa berkembangnya tercatat sebesar 59,69 persen dan desa mandirinya 40,31 persen.
“Seluruh desa di Bali masuk ke berkembang dan mandiri. Termasuk juga di (Pulau) Jawa, oleh karena itu keberpihakan dan pembangunan di wilayah timur harus dilakukan. Kalau tidak bagaimana saudara kitoa bisa mengejar ketertinggalannya,” pungkasnya.
(hap/JPC)
