JAKARTA-RADAR BOGOR, Baru-baru ini, utang perusahaan pelat merah kembali disorot usai Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro menuturkan utang BUMN yang nilainya mencapai Rp 5.271 triliun pada kuartal III-2018 di hadapan komisi VI DPR RI pekan lalu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan kalau utang tidak dilakukan maka perusahaan tidak bisa mengembangkan usaha. Dia menyebut perusahaan besar di dunia tidak bisa menjadi besar jika tidak berutang.
“Tidak bisa perusahaan dimanapun di dunia yang tidak berutang terus dia membesar. Tidak mungkin. Yang berkembang pasti ada utang yang penting adalah berhutanglah dengan rasio yang benar,” jelas Rini di Kantor WIKA, Jakarta, Minggu (9/12).
Dia juga menekankan soal utang kepada BUMN-BUMN bahwa utang harus dihitung dengan benar. Dengan mengedepankan margin dan juga gaji karyawan. “Makanya (utang) ini yang dihitung benar. Marginnya baik. Dan jangan lupa karyawan-karyawan kita harus mendapatkan pendapatan yang baik. Karena mereka jauh dari keluarga,” tuturnya.
Rini menjelaskan bahwa selama ini pihaknya menggunakan utang dengan benar dan untuk hal-hal yang produktif. Dimana mengedepankan debt of ratio serta return of investment yang dikalkulasi dengan baik.
Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro langsung mengklarifikasi nilai utang keesokan harinya bahwa nilai Rp 5.271 triliun bukanlah utang riil. Utang riil BUMN sebanyak 143 perusahaan adalah Rp 5.271 triliun dikurangi DPK Rp 2.488 triliun dikurangi cadangan Rp 220 triliun dikurangi utang usaha Rp 79 triliun. Hasilnya adalah Rp 2.484 yang disebut sebagai utang riil.
(uji/JPC)
