JAKARTA-RADAR BOGOR, Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyebutkan bahwa pengejaran terhadap anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) masih berlangsung.
Sesuai arahan panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pernonel yang bergerak di Distrik Yigi juga punya tugas menegakan hukum.
Berdasar laporan yang diterima oleh Kodam XVII/Cendrawasih, TNI – Polri sudah menguasai Distrik Yigi. Pun demikian Distrik Mbua yang sempat jadi sasaran KKSB. Aidi mengakui, saat kontak senjata terjadi, masyarakat di Distrik Yigi maupun Distrik Mbua banyak yang mengungsi ke hutan.
Namun, sejak dua hari lalu masyarakat Distrik Mbua sudah berangsur kembali ke pemukiman. ”Kegiatan sosial serta roda ekonomi mulai berjalan,” kata Aidi.
Hanya saja, kondisi Distrik Yigi masih sepi. Sebab, banyak masyarakat belum berani kembali ke pemukiman. Sebagian di antara mereka memilih bertahan di hutan. Berkaitan dengan klaim KKB soal serangan oleh TNI – Polri, Aidi menegaskan kembali mereka tidak pernah melaksanakan pengeboman.
Baik dari udara maupun darat. ”TNI hanya menggunakan senjata standar pasukan infanteri. Yaitu senapan perorangan,” jelasnya.
Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dikerahkan juga hanya berupa alat angkut. Termasuk di antaranya helikopter jenis bell dan MI-17 yang dipakai mengevakuasi jenazah.
”Tidak ada helikopter serang apalagi pesawat tempur atau pesawat pengebom,” terang Aidi. Lebih dari itu, sampai kemarin petugas yang dikerahkan oleh TNI maupun Polri belum sekali pun menyerang KKB.
Sebab, fokus mereka sementara ini adalah mencari korban yang belum ditemukan. Kontak senjata antara KKB dengan TNI – Polri terjadi lantaran selama upaya pencarian dan evakuasi, KKB kerap mengganggu.
Sehingga petugas gabungan dari dua instansi tersebut mau tidak mau harus membalas gangguan kelompok itu. Bahkan, di antara mereka ada tiga personel TNI – Polri jadi korban. Dua luka dan seorang prajurit meninggal dunia.
Di lain pihak, langkah pengejaran yang dilakukan TNI dan Polri diklaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membuat dua warga sipil meninggal dunia. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengklaim bahwa TNI melakukan serangan udara dengan melemparkan bom sebanyak 12 kali. ”7 kali ke distrik Yigi dan 5 kali ke distrik Mbua,” tuturnya.
Dalam serangan itu tidak ada anggota TPNPB-OPM yang menjadi korban. namun, serangan itu justru melukai warga sipil, setidaknya ada dua orang sipil yang tewas. Yakni, aparat desa Kunjondumu dan aparat desa Wuridlak. ”Kami mengetahui juga ada empat warga yang luka berat dan saat ini kritis,” tuturnya.
Serangan itu tidak hanya menggunakan bom, namun juga menembakkan senjata mesin otomatis. Menurutnya, akibat serangan tersebut masyarakat di sejumlah desa mencoba menyelamatkan diri masuk ke hutan.
”Tidak diketahui dengan pasti jumlah warga yang mengungsi ke hutan. Karena terbatasnya komunikasi, bisa jadi korban lebih banyak,” urainya.
Dia menuturkan bahwa penyerangan melalui jalur darat juga dilakukan. TNI dan Polri menggunakan dua tank dan 50 mobil Strada menerobos masuk ke Distrik Mbua. ”Itu dari pantauan kami,” paparnya kemarin.
Sebby mengklaim TNI dan Polri melakukan diskriminasi dalam mengevakuasi warga. Warga non Papua telah dievakuasi ke tempat yang aman, sementara warga Papua justru tidak dievakuasi. ”Tidak ada jaminan perlindungan bagi pribumi Papua,” ungkapnya.
Letak Bukit Kabo yang jadi lokasi pembantaian pekerja PT Istaka Karya, Aidi menjelaskan, jauh dari pemukiman Distrik Yigi. Jaraknya sekitar 4 sampai 5 kilometer. ”Saya pernah ke sana,” tegasnya. Karena itu, dia sangsi apabila kontak senjata antara TNI – Polri dengan KKSB menewaskan masyarakat sipil.
”Dapat dianalisa bahwa korbannya bukan warga sipil murni. Tapi, mungkin saja mereka adalah bagian pelaku pembantaian,” tambah dia.
Berbagai pernyataan Sebby dinilai propaganda oleh TNI – Polri. Termasuk di antaranya keterangan soal jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Menurut Aidi, aparat TNI maupun Polri tahun betul mana yang menjadi target dan mana yang bukan target.
”Publik telah tahu semua. Bahwa mereka (KKSB) menyerang warga sipil. Pekerja yang sama sekali tidak mengancam mereka,” bebernya.
Untuk itu, Aidi menyampaikan ultimatum dari instansinya. ”Kepada KKSB, hanya punya dua pilihan. Segera menyerah atau kami selesaikan. Ingat waktu terbatas,” kata dia tegas. Dia pun meminta agar tidak ada lagi pihak yang menggangu pembangunan infrastruktur di Papua.
Siapa pun yang mengganggu, sama saja membiarkan Papua tidak berkembang. Apalagi wilayah Penggunungan Tengah yang aksesnya masih serba susah. (idr/syn)
