CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, sudah menerima sertifikasi dari Kementerian Pariwisata untuk pengelolaan Geopark Pongkor.
Namun, beberapa kalangan meragukan kesanggupan Pemkab Bogor dalam menggembangkan Geopark Pongkor. Sebab, untuk pengelolan geopark ini dibutuhkan dana besar dan perlu campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sertifikat pengembangan Geopark Pongkor ini diserahkan langsung Menteri Pariwisata, Arief Yahya kepada Bupati Bogor Nurhayanti akhir pekan lalu.
Meski merupakan kabar baik, disisi lain rupanya masih menjadi persoalan. Penyerahan sertifikat status Geopark Nasional khususnya Geopark Pongkor sempat menjadi trending topik di twitter.
Garap Geopark Pongkor, Pemkab Bogor Tunggu Sertifikat dari Menko Maritim
Salah satunya cuitan @a_wahyuwijaya milik Anggota DPRD Provinsi Jabar, Asep Wahyuwijaya. Pertama-tama politisi Demokrat tersebut sempat mengapresiasi Geopark Pongkor mendapatkan status geopark nasional.
Namun, diakhir komentar ia justru menyindir Pemkab Bogor yang tak pernah memaparkan secara resmi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
“Selamat atas penganugrahan Kawasan Pongkor sebagai Kawasan Taman Bumi Nasional. Meski belum sempat dipaparkan secara resmi oleh pihak Pemerintah @bogorkab ke @disparbud_jabar sebagai leading sektor pembangunan pariwisata di @jabarprovgoid #PesonaGeoparkNasionalPongkor @FPDDPRDJabar,” cuitnya.
Apalagi era kepemimpinan Ridwan Kamil yang komitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat memberikan akselerasi pertumbuhan ekonomi bagi warga Jawa Barat dengan signifikan. Karenanya alokasi anggaran di Disbupar melonjak tajam.
Penetapan kawasan Pongkor sebagai Taman Bumi Nasional selayaknya diapresiasi warga Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Barat. Namun, ada catatan yang tak disebutkan dalam cuitanya tersebut.
“Ada sedikit catatan, tapi sekarang mah siap-siap ke mesjid dulu saja yuk. Kita berdoa bersama agar #PesonaGeoparkNasionalPongkor dapat berdampak baik dan panjang,” paparnya.
Dalam cuitanya, sebuah pengembangan Geopark mesti melibatkan pemerintah dalam hal kebijakan penataan kawasan, regulasi hingga pengalokasian anggarannya; sponsor dari swasta dan warga yang mendiami kawasan tersebut.
Lagi-lagi, ia juga menyindir Pemkab Bogor yang tak terbuka, padahal Pemprov Jabar sendiri telah mengalokasikan anggaran beberapa tahun terakhir untuk pengembangan geopark Ciletuh.
“Hampir setiap tahun, Gubernur @aheryawan mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk penataan dan pengembangan kawasan @ciletuhgeopark. Partisipasi aktif dan konstribusi kongkrit dari @kabsukabumi_id pun layak diacungi jempol. Tahun ini, @jabarprovgoid tengah bersiap membebaskan lahan,” cuitnya lagi.
“Kembali kesoal penetapan kawasan Pongkor sebagai Kawasan Taman Bumi (Geopark) Nasional. Catatan sud_jabar agar sinergi keterlibatan pemerintah daerahnya berjalan efektif dan maksimal,” ujar dia.
Catatan kedua: Kamis, (29/11) Gubernur Ridwan Kamil bersama DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Paripurna dengan agenda penandatangan persetujuan bersama terkait APBD 2019. “Belum ada alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan Geopark Pongkor untuk tahun anggaran 2019,” tutupnya.(ded)
