BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih mengodok pembangunan Poros Tengah – Timur (PTT) atau Jalur Puncak II.
Proyek yang dikabarkan mangkrak beberapa tahun kebelakang itu saat ini tengah dalam masa kajian ulang Kementrian PUPR,
Kabid Sarpras Bappenda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pihaknya juga sedang meramu dan mencari kolaborasi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Jalur Puncak II.
“Pembangunan ini bagian penting, melihat jalur eksisting Puncak I akesnya terbatas. Sekarang sedang mencari untuk membiayai pembangunan itu, karena kami butuh, “tuturnya.
Menurutnya, jalur puncak II harus terwujud. Dikarenakan berkaitan dengan program Pemkab, mengenai pengembangan wilayah. Sambung Ajat, jika pembangunan terwujud, ekonomi yang didapatkan dari potensi alam maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ikut meningkat.
“IPM disana terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Bogor. Pembangunan harus terwujud dikarenan potensi pertanian juga disana cukup luar biasa, “ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, untuk Jalur Puncak II akan melintasi lima kecamatan. Diantaranya, Babakan Madang, Citeureup , Sukamakmur, Tanjung Sari, Cariu dengan total panjang 56 kilometer. Terkait dengan kolaborasi antar instansi, kata dia, untuk Jalur Puncak II, diperkirakan dapat menghabiskan anggaran triliunan rupiah.
Sehingga, untuk pembangunan jalur tersebut, sangat dibutuhkan kolaborasi antar instansi pemerintahan maupun badan usaha.
“Kami juga sedang melakukan kajian, agar jalur puncak II masuk sebagai prioritas tahun anggaran 2019 – 2023. Sebelumnya, Rp 800 miliar . Itu diluar tanah karena tanah, kan hibah. Sementara tanah hibah masih bisa dikelola kembali dan tinggal menunggu hasil konsolidasi nantinya, “terangnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ruzhanul Ulum (UU) mengatakan, seharusnya apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk membuat jalur alternatif harus segera dilakukan. Karena, melihat jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Puncak juga terus meningkat.
“Terkait kejadian keretakan tanah kemarin pemerintah harus segera melakukan pembangunan. Kalau tidak, ya seperti ini adanya, “ujarnya
Dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan proyek Nasional, lanjut Uu, PemProv Jabar hanya bisa mendorong guna merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II. Dirinya berharap masyarakat turut membantu pemerintah dalam penyelenggaraannya.
“Saya pribadi mendukung, tapi kita harap masyarakat bisa membantu dalam pembebasan lahan. Karena kalau ini menjadi kendala, masyarakat juga yang rugi, “pungkasnya. (rp1/c)
