JAKARTA-RADAR BOGOR,Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amani menyebut, Reuni Alumni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) menjadi ajang terciptanya demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masyarakat bebas menyuarakan aspirasi dalam setiap kondisi.
“Aksi kemarin itu bukti bagaimana demokratisnya Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi mempersilahkan mereka yang tidak setuju menyampaikan protes,” kata Tsamara ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/12)
Menurut Tsamara, Reuni 212 juga dianggap bermuatan politis. Dia bilang, ada arah untuk tidak memilih salah satu capres dan partai politik tertentu.
Terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye dengan ajakan mengganti presiden, Tsamara meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) obyektif dalam menyikapi hal itu.
“Perkara ini ada ajakan untuk mengganti presiden disana, ada ajakan-ajakan menggiring opini memilih salah satu capres. Bawaslu harus adil untuk memutus kasus ini, karena masyarakat tentu juga tahu bahwa ada motif politik di sana, sangat jelas,” ucap Tsamara.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) menduga ada banyak pelanggaran kampanye saat perhelatan reuni 212 di Monas. TKN KIK sedang mengumpulkan beragam kejadian yang diduga pelanggaran pemilu.
Direktur hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Ade Irfan Pulungan mencatat beberapa kejadian. Terutama nyanyian yang menuding Presiden Joko Widodo berbohong dan teriakan 2019 ganti presiden.
“(Ini) sangat tendensius, karena sudah mengatakan mengarahkan memilih presiden dari ijtima ulama. Itu kan jelas sebuah ajakan seruan,” jelasnya, Senin (3/12).
(rdw/JPC)
