JAKARTA-RADAR BOGOR,Dugaan sejumlah relawan dan aktivis yang diganjar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan posisi komisaris BUMN, mendapat kritikan keras dari kalangan Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu. Pasalnya, itu sama saja menjadi perusahaan negara sebagai alat untuk membalas budi.
“Banyak orang tak kompeten diganjar jabatan strategis di BUMN oleh Jokowi, beberapa di antaranya para aktivis yang sebenarnya tidak kompeten dan parahnya lagi pengangguran,” ujar Ketua FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo”, Selasa (4/12).
Arief juga mengakui, memang banyak kepentingan di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan tidak tidak dilarang juga beberapa komisarisnya berasal dari tim pemenangan Jokowi.
“Tapi itulah faktanya, jauh dari kompetensinya,” kata Arief.
Lebih lanjutr Arief menegaskan, kepentingan politik Jokowi itu seakan memaksa Menteri BUMN Rini Soemarno yang berwenang untuk menempatkan para aktivis sebagai pemimpin di BUMN.
“Ketika dia (Jokowi) sudah menang, ini ditempatkan di BUMN. Kita harus terima kenyataan bahwa aktivis pendukung Jokowi ini adalah pengangguran, yang setelah menang ya masuk BUMN,” papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
“Memang setahu saya merea pengangguran, sebut saja Eko Sulistyo, Fadjroel Rachman, kalau saya kan pekerja,” tambah Arief Poyuono.
Diakuinya bahwa kemampuan dirut dan komut yang buruk memang tidak berpengaruh besar terhadap kinerja BUMN tersebut. Karena itu, jika nanti pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menang Pilpres 2019, praktik semacam ini akan dihapuskan.
“Nanti kalau Pak Prabowo menang saya jamin itu tak terjadi. Kita akan cari komisaris yang bisa bekerja,” pungkasnya.
(gwn/JPC)
