JAKARTA-RADAR BOGOR,Karena dalam acara itu ada pihak-pihak yang mendorong supaya Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia di 2019. Sehingga Bawaslu perlu melakukan penindakan.
“Harus ditindak dong, jelas itu ada ganti presiden, ada spanduk (2019 ganti presiden) itu sebuah kampanye dan itu kampanye terselubung,” ujar Kapitra di Posko Cemara, Jakarta, Jakarta, Senin (3/12).
Oleh sebab itu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong supaya Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin bisa melaporkan dugaan pelanggaran kampanye tersebut ke Bawaslu.
Karena sudah terang-terangan mereka melakukan kampanye dengan mengelorakan 2019 ganti presiden.
“Harusnya TKN melaporkan dong. Itu wajib dilaporkan itu,” katanya.
Kapitra juga kecewa perhelatan Reuni Aksi 212 disusupi aksi dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Padahal tujuannya untuk menjadikan dua tokoh tersebut menjadi kepala negara dan mengalahkan Jokowi.
“Memakai baju agama aksi bela Islam. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah ganti presiden,” tegasnya.
Sementara itu, soal seruan Habib Rizieq yang mengimbau jangan mendukung partai penista agama. Kapitra mengaku, tidak ada kaitannya dengan partai. Jadi harus dicermati yang melakukan penistaan agama adalah orang per orang, tidak ada kaitannya dengan partai politik pendukung.
“Enggak bisa digeneraliasi begitu. Tak ada indikatornya, satu orang uang berbuat ya satu orang saja,” pungkasnya.
Diketahui, adanya dugaan muatan politik ini lantaran dalam Reuni Akbar 212 ini diketahui banyak peserta yang meneriakan Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden Indonesia menggantikan Jokowi.
Di perhelatan itu juga ada pemutaran lagu #2019GantiPresiden dari mobil-mobil yang menggunakan speaker besar, yang kemudian dihentikan oleh panita.
Selain itu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyerukan supaya di 2019 Indonesia memiliki kepala negara baru. Termasuk jangan memilih partai yang mendukung penistaa agama.
(gwn/JPC)
