“Muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik (parpol) apa pun dan menjaga jarak yang sama dengan semua parpol,” ujar Najih Prastiyo kepada wartawan, Rabu (21/11).
Bentuk penyesalan IMM terhadap sikap Amien Rais yakni tanwir Muhammadiyah di Denpasar pada 2002 yang secara prinsip menegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khitah Muhammadiyah di Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan atau menyampaikan opini. “Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan khitah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik,” ujarnya.
Tidak adanya anjuran untuk mendukung pasangan calon tertentu, kata Najih, karena di dalam khitahnya tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres.
Jika Muhammadiyah sampai mengeluarkan fatwa, maka ormas Islam ini akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif sebagai gerakan dakwah. “Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses atau pun parpol pendukung calon presiden?” ujarnya mempertanyakan sikap Amien Rais yang juga mantan Ketua PP Muhammadiyah.
Dia menegaskan, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, DPP IMM mendukung sikap Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres. “Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Amien Rais saat menghadiri Milad ke-106 Muhammdiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11) menegaskan bahwa Muhammadiyah harus memiliki sikap di Pilpres. Artinya Muhammadiyah harus menentukan pilihan atau menyatakan mendukung salah satu kubu. Sikap mendukung itu tidak harus terang-terangan menyebut nama salah satu pasangan capres atau cawapres.
Dia mencontohkan, sikap itu memilih capres-cawapres yang menentang kriminalisasi ulama atau yang tidak suka ingkar janji. “Jadi, misalnya Ketua PP Muhammadiyah mengatakan terserah, tentu akan saya jewer. Itu nggak betul,” kata Amien di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11).
Menurut mantan Ketua MPR itu, Pilpres hanya menyediakan satu kursi untuk satu presiden dan wakilnya. Kecuali, sikap Muhammadiyah terhadap kontestasi Pileg.
(iil/JPC)
