JAKARTA-RADAR BOGOR Fenomena penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) syariah terus berlanjut. Kali ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun mengaku memiliki pandangan sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak setuju adanya perda syariah. Menurutnya peraturan baik di daerah maupun tingkat nasional seluruhnya harus berdasarkan hukum konstitusi.
“Buat kami memang tidak ada namanya perda syariah yang ada peraturan daerah kabupaten mana, peraturan daerah kota mana, peraturan daerah provinsi mana yang ada ya seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita,” kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu menyebut bahwa bahwa Indonesia merupakan negara berbasis hukum, bukan berlandaskan agama.
Namun, Hasto menyebut bahwa ada daerah-daerah tertentu yang dimaklumi menggunakan Perda Syariah karena faktor sejarah. Seperti Daerah Istimewa Aceh. “Kalau daerah lain berbeda karena situasi kesejarahan dan latar belakang politik seperti di Aceh,” ungkap Hasto.
“Prinsipinya seluruh peraturan per undang-undangan termasuk Perda harus sesuai hukum konstitusi. Tidak boleh ada yang bertentangan dan kemudian bagi yang mengawal itu melalui faraksi,” sambungnya.
Di sisi lain, meski ada perbedaan pendapat antar partai koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf terkait Perda Syariah dipastikan Hasto tidak akan menganggu internal koalisi.
(sat/JPC)
