JAKARTA-RADAR BOGOR, Nasib guru honorer yang mengabdi demi mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari kata sejahtera. Banyak di antara mereka yang terpaksa menjadi buruh kasar, demi menyambung hidup.
Perihnya kehidupan guru honorer itu diungkapkan oleh Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih. Ada yang menjadi buruh bangunag, sales, jualan makanan, ngojek dan lain sebagainya.
“Kalau enggak gitu gimana bisa hidup. Emang cukup gaji Rp 150 ribu per bulan yang diterima per triwulan itu,” kata Titi kepada kepada Jpnn (JawaPos Grup), Jumat (16/11).
Seharusnya, lanjut guru kelas di SDN Banjarnegara ini, pemerintah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena pemerintah tidak bisa memberikan gaji layak, guru honorer pun terpaksa cari tambahan di luar.
Bersama Sandiaga, Eddy Soeparno Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer
Meski sambi kerja, Titi mengklaim, mereka tetap melaksanakan tugasnya mengajar. Bukan hanya satu mata pelajaran (mapel) dan sejam. Melainkan semua mapel kecuali olah raga dan agama.
“Apa hubunganya dengan bisnis di luar. Apa ada yang salah kalau guru honorer punya bisnis atau kerjaan sampingan? Toh kewajiban sebagai honorer di sekolah tetap dijalankan,” ucapnya.
Karean itu, lanjut Titi, sangatlah wajar kalau sekarang seluruh honorer K2 menuntut keadilan untuk penghargaan atas pengabdian yang sudah berpuluh tahun. Kalau honorer andalkan gaji yang tidak layak dari pemerintah, sangat tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. “Kok aneh usaha di luar pengabdian disalahkan,” ujar Titi.
Seharusnya, tambah Titi, yang dipikirkan pemerintah adalah bagaimana agar status dan kesejahteraan honorer K2 meningkat. “Jangan terus mencari kambing hitam untuk matikan honorer K2,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan, pemerintah jangan pernah meragukan loyalitas para tenaga honorer K2 kepada negara. “Honorer tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya,” kata Pangi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/11).
Menurut Pangi, seharusnya pemerintah mengangkat saja semua honorer K2 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa harus melakukan tes lagi kepada mereka. Menurut dia, ketika para honorer mengikuti proses seleksi atau tes, tentu kebanyakan dari mereka tidak lolos.
“Ya pertanyaan di ujian beda dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Harusnya pemerintah mikir, mereka para honorer harus diprioritaskan. Tidak perlu lagi ada tes-tes yang kadang pertanyaannya tidak sesuai dengan mereka,” kata Pangi.
Dia menambahkan, pemerintah tidak akan rugi juga jika mengangkat para honorer K2 menjadi CPNS. Pangi mengingatkan, dalam mengurus masyarakat, pemerintah tidak perlu berpikir untung rugi.
Honorer saja tidak pernah berpikir untung rugi. Mereka rela bekerja keras demi negara, meskipun gaji yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan.
“Kalau mereka rugi, kenapa mereka setia bekerja untuk negara dengan gaji kecil dan bertahan puluhan tahun. Ini artinya, pengorbanan para honorer itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada yang tidak beres di negara ini sekarang,” ungkap Pangi.(jpg/JPC)
