CISARUA-RADAR BOGOR, Rencana pembangunan jalur Puncak Dua, nampaknya perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran tidak sedikit itu dikhawatirkan tidak ramah lingkungan.
Beberapa kalangsn berpendapat pembangunan jalur Puncak Dua ini akan memicu masalah baru. Demikian dikatakan Kepala Balai Besar pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI, Hari Suko Setiono kepada Radar Bogor, Kamis (15/11).
Sebab, pembukaan jalur ini memerlukan alih fungsi lahan hijau yang bisa memicu potensi bencana, seperti banjir dan longsor. “Kalau pemerintah membuat jalan daerah atau Jalur Puncak II, khawatir alih fungsi lahan memicu bencana,” kata dia.
Sementara itu, pengamat transportasi, Budi Arif mengatakan, rencana pelebaran jalan Puncak sangat diragukan bisa dilakukan. “Kalau pelebaran jalan itu sudah susah. Hanya bisa dilakukan pada area-area tertentu. Karena kawasan Puncak itu area rawan longsor,” jelasnya.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak disebabkan jumlah volume kendaraan yang masuk ke kawasan wisata itu terus meningkat.
Solusinya, kata dia, pemerintah harus menggantikan kendaraan pribadi dengan angkutan missal. “Misalkan pendatang dari Cawang, Jakarta kereta api MRT masuk ke Ciawi dan di sana ada moda transportasi umum yang ke area-area pusat wisata, “tuturnya.
Ia pun menyebut, kawasan Puncak, terutama Ciawi, sejatinya dapat dibentuk sebagai central terminal perpindahan angkutan. Dan untuk pengadaannya dikerjasamakan oleh pelaku usaha pariwisata. “Mereka bisa diminta untuk menyediakan shuttle bus, sehingga jumlah kendaraan pribadi yang menuju ke puncak akan berkurang,” pungkasnya.(rp1/c)
