BEKASI-RADAR BOGOR, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi nama yang mengatur penanggalan mundur atau backdate perizinan proyek pembangunan Meikarta. Aktor kongkalikong perizinan itu sudah terpantau lembaga Antirasuah.
“Dugaannya ada backdate. Siapa saja pihak yang melakukan tentu sudah diketahui oleh penyidik. Nah, ini yang sedang kami dalami dan pertajam terus-menerus buktinya,” ungkapnya pada awak media, Kamis (15/11/2018).
Meski demikian, Febri enggan berkomentar lebih jauh terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam penanggalan mundur tersebut. Karena sedang diselidiki lebih dalam.
Soal Duit Meikarta Masuk ke Timses 01, Anak Buah 08 Bakal Dipolisikan
“Saya tidak bisa menyebutkan apakah pihak yang bekerja sama membuat backdate itu dari pemkab misalnya, atau dari Lippo bahkan bisa pihak lain. Saya belum sampaikan itu karena prosesnya masih berjalan,” paparnya.
Selain itu, Febri juga mengakui pihaknya memiliki strategi tersendiri dalam menangani pertemuan para petinggi Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.
“Saya belum tahu soal pertemuan itu, karenanya penyidik punya strategi sendiri dalam menangani perkara ini,” tegas dia.
Kisruh Perizinan Proyek Meikarta, Ini Tanggapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Sebelumnya, KPK memang sedang mendalami kejanggalan dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek pembangunan Meikarta. Salah satunya adalah penanggalan mundur dalam dokumen perizinan proyek.
“Diduga sejumlah rekomendasi sebelum IMB terbit dan sebelum pembangunan Meikarta dilakukan itu (sejumlah rekomendasi perizinan) dibuat backdate. Sekaligus juga kami mendalami apakah pembangunan sudah dimulai sebelum perizinan selesai atau sebagaimana semestinya,” kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/11).(ipp/JPC)
