GUNUNGSINDUR-RADARBOGOR , Kerusakan infrastruktur di Jalan Al Hidayah Desa Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Pasalnya, jalan utama tersebut sudah berbulan-bulan kondisinya rusak parah namun tidak kunjung diperbaiki.
Pantauan Metropolitan para pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut, nampak susah payah berusaha menghindari jalan yang berlobang rusak. Menurut warga sekitar, kerusakan infrastruktur jalan disebabkan tidak adanya drainase dan banyaknya kendaraan bermuatan berat melintasi jalan tersebut.
”Kerusakan jalan Alhidayah sudah lama terjadi, tapi belum juga diperbaiki. Beda bener dengan infrastruktur jalan yang ada di Tangerang Selatan. Bukan cuma jalan utama, jalan lingkungan dan gang-gang kecil saja kondisinya mulus dan perbaikannya rutin,” ujar Asmat (47) warga desa Rawa kalong.
Sementara Hasan (35) warga lainnya mengungkapkan, kerusakan jalan juga merupakan imbas dari banyaknya aktifitas pembangunan perumahan di kawasan Desa Rawakalong. Menurutnya, akibat banyaknya lalu lintas kendaraan yang melintas dari siang hingga malam hari dan membawa muatan material, kondisi jalan semakin cepat rusak.
”Sedangkan umumnya warga disini bekerja di daerah Tangerang Selatan dan Jakarta. Dan otomatis melintasi jalan ini yang kondisinya rusak parah. Berbanding terbalik dengan kondisi jalan di daerah tetangga,” kata dia.
Sementara Kepala Desa Rawakalong Mawar Rias Asmara mengatakan, jalan yang rusak itu merupakan salah satu jalan utama di Desa Rawakalong. Dia menjelaskan, pihak Pemdes Rawakalong sejak tahun 2008 sudah mengajukan peningkatan status jalan tersebut agar menjadi jalan kelas kabupaten.
”Namun hingga sekarang, pengajuan tersebut belum ada jawaban dan belum dapat terealisasi. Padahal setiap kali kegiatan Musrenbang di kecamatan kami ajukan terus menerus,” tuturnya.
Kades Mawar menjelaskan, kalau perbaikan jalan utama tersebut harus dilakukan Pemdes Rawakalong sangat tidak mungkin. Pasalnya ruas jalan Alhidayah cukup panjang dan lebar, sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tidak bisa tercukupi oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). (sir/c/ mam)
