JAKARTA-RADAR BOGOR Pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin yang dituding menyinggung kaum difabel dengan kata ‘buta’ dan ‘budek’ berbuntut panjang. Berbagai pihak pun mendesak Ketua Umum MUI itu untuk meminta maaf.
Permintaan maaf ini pun seperti halnya yang dilakukan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat dalam pidatonya menyebut ‘Tampang Boyolali’.
Menanggapi desakan itu, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, permintaan maaf memang bagian dari tradisi bangsa Indonesia. Akan tetapi dia meminta seluruh pihak mendudukan terlebih dahulu tujuan yang ingin diucapkan oleh Ma’ruf yang menggunakan kata ‘Buta’ dan ‘budek’.
“Permintaan maaf tentu harus didasari sebuah perbuatan yang dianggap keliru atau salah. Karena itu soal pernyataan maaf yang kemudian dikaitkan bahwa Kiai Maruf melecehkan kaum difabel harus kita klarifikasi dulu,” kata Basarah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/11).
Anak buah Megawati itu bilang, tak ada niat sedikit pun Ma’ruf untuk menyinggung kaum difabel. Namun, Basarah bakal mendiskusikan dengan mantan Rais Aam PBNU itu terkait permohonan minta maaf.
“Nanti saya akan coba diskusi dulu dengan Kiai Maruf Amin. Tapi sekali lagi, bagi kami permintaan maaf kepada siapapun itu adalah tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang saya kira bukan merupakan suatu tindakan yang tidak baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin menyentil keras pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut kelompok seperti itu seperti orang buta dan budeg (tuli), tidak mau jujur mengakui berbagai keberhasilan pemerintah.
Terkait itu, Ma’ruf mengaku tidak menuduh pihak manapun terkait pernyataannya tersebut. Hal itu ditujukan kepada semua pihak yang merasa mengingkari keberhasilan pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, menekan angka kesenjangan sosial dan lain sebagainya.
Ma’ruf membantah jika pernyataannya ditujukan untuk kubu Prabowo-Sandi. Menurutnya kubu oposisi jika mengakui keberhasilan pemerintah tidak masuk dalam kategori buta dan budeg seperti yang disampaikannya.
(aim/JPC)
