BOGOR–RADAR BOGOR, DPRD Kota Bogor menolak alokasi anggaran subsidi angkutan. Penolakan itu bakal berdampak pada program konversi angkot yang menjadi salah satu prioritas Pemkot Bogor.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy Hutapea mengatakan, menghormati keputusan dewan sebagai perangkat budgeter pemerintah daerah. Termasuk, tidak disetujuinya usulan subsidi tersebut.
“Hanya dengan ditolaknya anggaran subsidi, tentunya berpengaruh kepada realisasi dari konversi angkot 3:1 untuk angkutan massal di TPK 2 dan 3. Saya berani memastikan bahwa konversi ini molor lagi,” ungkap Jimmy kepada Radar Bogor, Senin (12/11/2018).
Menurutnya, sekarang ini beberapa badan hukum yang sudah siap untuk melakukan konversi 3:1 mempersyaratkan jaminan subsidi dari pemerintah. Sebab, memang sebetulnya untuk operasional angkutan massal ini bakal mengalami kerugian di awal.
Hingga kini, kata Jimmy, pihak badan hukum belum menyatakan sikap apapun terkait dengan penolakan tersebut. “Karena proses pencairan itu betul seperti apa yang disampaikan DPRD. Bahwa untuk pencairan, busnya harus ada dulu beroperasi. Tapi kan untuk penganggaran, dari regulasi yang ada saya rasa tidak perlu harus ada busnya dulu,” bebernya.
Padahal, secara mekanisme sudah disusun bahwa setelah penganggaran disetujui, Dishub bakal melakukan pelelangan untuk siapa yang menjadi operator. Sejak awal memang skema awal yang sudah dibuat adalah subsidi bagi badan hukum untuk mengoperasikan angkutan massal.
“Subsidi ini tadinya (jika cair), akan kita berikan setelah kendaraannya beroperasi. Itu untuk menghitung berapa sih selisih pendapatan dengan biaya operasionalnya. Subsidi ini untuk menutupi kerugian itu,” katanya. (dka)
