JAKARTA-RADAR BOGOR, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat masih banyak persoalan infrastruktur desa yang belum tertangani dengan baik. Bahkan, kurang lebih sebanyak 10.000 dari total 74.000 desa di Indonesia tidak memiliki kantor sekretariat. Bagaimana di Kabupaten Bogor?
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Nata Irawan mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada pemerintah kabupaten yang tidak peduli dengan desanya sendiri.
“Bisa bayangkan 10 ribu desa tidak punya kantor, berarti kira-kira berapa kabupaten yang belum berpikir untuk membantu membangun kantor desa itu sendiri,” ujarnya dalam kegiatan diklat kepala daerah gelombang I di gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).
Padahal, sangat tidak mungkin bagi seorang kepala desa ataupun perangkat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara mereka tidak memiliki kantor.
Akibat keadaan tersebut, barang-barang penting penunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dibawa berpindah-pindah. Contohnya, stempel kepala desa yang terpaksa selalu berada di saku mengikuti pemiliknya.
“Jadi stempel kepala desa itu dibawanya di kantong. Mana kala warga masyarakat butuh, ya kalau dia ada di pematang sawah, ya silakan distempel,” tandas Nata.
Pada kesempatan itu, di hadapan para kepala daerah se-Indonesia, Nata meminta kepada Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih yang turut hadir agar fasilitas dapat segera terpenuhi.
“Yang kami pusing, dan terus menyampaikan kepada Bu Irjen, aparat pengawasnya harus betul-betul bisa memfasilitasi, mengkomunikasikan terkait dengan pertanggungjawaban dana desa itu sendiri, termasuk camat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kemendagri menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri bupati, wali kota, dan Ketua DPRD angkatan 2018 di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11). Mendagri Thahjo Kumolo sempat memberikan pembekalan mengenai cara menghindari korupsi, radikalisme, hingga narkoba.
(yes/JPC)
