CIBINONG-RADAR BOGOR, Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Namun, hal itu tak menjamin Bumi Tegar Beriman terhindar dari krisis pangan.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, masih ada 25 desa masuk dalam wilayah rawan pangan.
Ke 25 Desa itu tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Bogor. Antara lain, Jasinga, Pamijahan, Cigudeg, Rumpin, Leuwiliang, Tenjo, Sukamakmur, Tamansari, Leuwisadeng, Tenjolaya, Nanggung, Cariu, Klapanunggal, Cijeruk dan Kecamatan Babakan Madang.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Soetrisno menyayangkan masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Bogor yang masih rawan pangan. Terlebih, bantuan yang dijatah oleh Pemkab Bogor masih kurang lantaran anggarannya terbilang minim.
“Tidak semuanya kebagian. Paling kita bisa berikan bantuan lima sampai 10 desa setiap tahunnya,” jelasnya kepadar Radar Bogor, Minggu (11/11/2018).
Ada beberapa indikator untuk mengategorikan desa sebagai wilayah rawan pangan. Seperti tanah yang kurang subur, aksesnya sulit ditempuh, jauh dari pusat kesehatan masyarakat, serta jauh dari tempat-tempat pendidikan.
Pihaknya melakukan terjun langsung ke kampung-kampung untuk menentukan pemetaan wilayah rawan pangan. Beberapa Desa ditetapkan sebagai rawan pangan karena airnya berkualitas buruk, sehingga tanahnya menjadi tidak subur.
“Ada beberapa indikator seperti airnya yang jelek sehingga tanah tidak subur. Kita berikan bantuan pangan pokok mulai dari beras, sarden hingga kornet untuk meminimalisir,” tuturnya.
Dari temuan DKP di lapangan, ia melihat adanya pola hidup yang tak sehat di masyarakat. Dampak kerawanan pangan di wilayah akan berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor.
“IPM kita masih rendah, ditambah daerah rawan pangan yang belum semuanya tersentuh. Sementara kebutuhan mereka mendesak untuk mendapatkan bantuan,” kata Soetrisno.
Namun, untuk melakukan penanganan masyarakat gizi buruk yang terdampak kerawanan pangan, pihaknya berkerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.
“Dari 92 persen rawan gizi, DKP baru bisa membantu 1.000 orang. Kita juga melakukan evaluasi, kita temui langsung orang-orang yang terkena rawan gizi itu,” tukasnya.(fik/c)
