JAKARTA-RADAR BOGOR,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan skema baru, untuk mengakomodir peserta rekrutmen CPNS 2018 yang gagal seleksi kompetensi dasar (SKD). Pilihannya, antara lain penurunan passing grade atau dengan sistem ranking.
“Apakah nanti passing grade akan diturunkan (atau) dengan perankingan. Ini sedang dicarikan jalan terbaik,” ujar Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Senin (12/11).
Dia memastikan, kebijakan tersebut nantinya akan berkeadilan dan tidak lagi menyulitkan. Tujuannya agar kuota pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) terpenuhi.
“Jadi misalnya kita carikan supaya tidak sulit lagi. Kita akan membuat ranking tertinggi yang mengisi untuk masuk di dalam seleksi kompetensi bidang,” kata dia.
Setiawan memaparkan, kebijakan baru diambil untuk menghindari kekosongan formasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Kenyataannya, saat ini pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi tenaga guru dan kesehatan.
Setiawan berharap, hal tersebut bisa diputuskan sesegera mungkin mengingat jadwal SKD yang akan segera selesai, dan berkejaran dengan penyelenggaraan SKB.
“Jadi kekhawatiran khususnya di pemerintah daerah untuk formasi guru, formasi tenaga kesehatan, kita upayakan supaya tidak terjadi kekosongan. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara lancar dan terjawab apa yang menjadi kekhawatiran selama ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu pemda yang mengalami kekurangan kuota, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang, Ratu Dewa mengtakan jika nilai passing grade yang harus dicapai peserta sangat tinggi.
Imbasnya banyak pelamar yang gagal dalam seleksi. Ini tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kuota CPNS di Kota Palembang.
“Kuota yang diberikan ke Kota Palembang sebanyak 789 orang. Kami lihat dulu nanti. Jika memang kuotanya tidak terpenuhi, kami akan mengirimkan surar ke Menpan dan BKN untuk minta kelonggaran dan keringanan,” kata Ratu saat dihubungi, Senin (12/11).
(yes/JPC)
