25 radar bogor

Belanja Lebih Besar dari Pendapatan, APBD 2019 Kabupaten Bogor Defisit Rp400 Miliar

Ketua DPRD mencium tangan bupati pada rapat paripurna Raperda tentang APBD 2019, Senin (5/11/2018). Sofyansyah/Radar Bogor

CIBINONG-RADAR BOGOR, Jelang tutup tahun, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor disibukkan dengan pembahasan sejumlah Rangkaian Perda (Raperda). Salah satunya Raperda tentang APBD 2019.

Hasil Paripurna kemarin (5/11), meski pendapatan ditarget sebesar Rp5,8 triliun, balanja daerah pada tahun 2019 mencapai Rp6,2 triliun.

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Bogor, Nurhayanti dalam sidang paripurna, Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp5,8 triliun. Pendapatan itu bersumber dari tiga jenis, pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp2,2 triliun, serta dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,6 triliun.

“Penyampaian ini sebelumnya telah dilakukan singkronisasi dengan Bupati Bogor Terpilih, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya saat pidato.

Sedangkan, menurutnya belanja daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp6,2 triliun. Angka tersebut untuk memenuhi belanja langsung sebesar Rpp3,14 triliun, serta belanja tidak langsung sebesar Rp3,11 triliun.

Selain, menyampaikan raperda APBD 2019, pada sidang peripurna kemarin juga disampaikan mengenai tiga Raperda lainnya yang kemudian masuk dalam tahap pembahasan.

Antara lain Raperda Koperasi, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Raperda Penyertaan Modal Pemerintah untuk PT Sayaga Wisata. Kemudian juga mengenai Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bogor, yakni Raperda Diniyah.

“Kami mengapresiasi, karena dimaksudkan untuk membangun karakter yang beriman dan bertakwa. Pertimbangan sosiologis, karena berangkat dari keprihatinan rendahnya baca tulis quran di masyarakat,” kata Yanti.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengaku optimis Pemkab Bogor bisa mengejar defisit yang jika berdasarkan hitungan sementara mencapai Rp400 miliar.

Untuk memenuhi devisit itu menurutnya bisa menggunakan pedapatan dari berbagai sektor, mulai dari pemaksimalan PAD, penggunaan dana silpa 2018, hingga berharap Dana Perimbangan 2019 naik dari tahun 2018.

“Dana perimbangan masih bisa berubah. Karena angka yang dimasukkan ini merupakan angka dana perimbangan pada tahun 2018,” kata Yuyud.(fik/c)