JAKARTA-RADAR BOGOR, Hasil seleksi administrasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang tidak diumumkan serentak cukup mengganggu peserta. Apalagi di saat bersamaan ada instansi yang sudah melaksanakan tes seleksi kompetensi dasar (SKD).
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menuturkan, pengumuman seleksi administrasi memang tak bisa diumumkan serentak. Karena tergantung jumlah pelamar dan formasi yang buka oleh masing-masing instansi.
Misalnya Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). ”Itu jumlahnya besar seluruh Indonesia. Tapi agar tidak menganggu yang lain kita alokasikan pada tesnya terakhir,” ujar Bima usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (1/11/2018).
Gangguan Koneksi, Tes CPNS di Kabupaten Bogor Hingga Larut Malam
Dia mengungkapkan ada laporan pengumuman seleksi yang tak serentak itu memang membuat peserta stress. Sebab, merasa tertinggal dari pelamar yang lain.
”Kadang-kadang secara psikologis orang, yang lain sudah tes dia pengumuman seleksi administrasi aja belum, kan jadi banyak yang complain sih. Tapi kita jelaskan sih. Ini memang belum selesai. Nanti di belakang. Sabar gitu,” kata Bima.
Dia mengakui memang sebelumnya ada komplain dari instansi yang ujian SKD-nya tergeser karena ada susulan peserta dari Kemenkum HAM. Tapi, masalah tersebut bisa diatasi. Termasuk pula kendala teknis pemasangan sistem jaringan untuk SKD karena waktu instalasi yang hanya tiga hari.
Pemkot Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kota Bogor, Cek di Sini!
”Juga ada yang siap jaringanya tapi kabelnya salah pasang. Segala macam hal teknis skali. Tapi itu sudah (selesai),” ungkap dia.
Semua persoalan itu menurut Bima masih dalam alokasi waktu untuk SKD. Ditargetkan semua bisa selesai pada 17 November untuk beralih pada tahap berikutnya. ”Total seleksi kompetensi dasar ini harus selesai sampai 17 November,” imbuhnya.
Tes CPNS tahun ini memang cukup besar. Total ada 238 ribu formasi yang diperebutkan sekitar 3,5 juta pendaftar. Ternyata pembuat akun tercatat 4,5 juta orang. Jadi ada sekitar 1 juta orang yang tak jadi mendaftar. Sedangkan dari 3,5 juta pendaftar itu yang akhirnya menyelesaikan pendaftaran ada 3,3 juta orang.
Nah, seleksi administrasi 3,3 juta orang dalam waktu yang relatif singkat itu yang membuat petugas agak kesulitan. Apalagi untuk menyeleksi pendaftar di Kemenkumham.
”Dia (Kemenkum HAM) menerima untuk formasi se Indonesia dan ada SMA-nya. Nah SMA-nya ini, kalu S1 mungkin terbatas. Kalau SMA-nya ini yang besar sekali untuk penjaga lapas rutan,” ungkap Bima.(jun/wan)
