BOGOR-RADAR BOGOR, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mempertanyakan pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut Presiden Joko Widodo pernah berjanji mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
Sebab, para honorer K2 selama ini merasa presiden sudah berjanji mengangkat mereka menjadi CPNS sehingga kesan yang muncul bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah ingkar janji.
“Oh enggak juga, entar dulu, janji di mana? Justru yang banyak janji-janji itu waktu pilkada itu. Makanya sekarang tegas, presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik,” jawab Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (2/11).
Ketika disinggung penolakan honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tetap melalui tes, Moeldoko juga mempertanyakannya.
“Kita ini menuju pada birokrasi lebih baik atau asal-asalan? Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama aja kan,” kata Moeldoko.
Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah punya tiga solusi untuk penyelesaian honorer K2. Jika pun masih ada aksi demonstrasi, hal itu menurut dia, sudah berlangsung sejak lama.
“Sudah itu solusinya. Kan demo bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Karena demo itu lah terus kita ada solusi itu, tiga solusi. Sekarang masih ada yang tidak puas ya tidak bisa semuanya dipenuhi dong,” tambahnya.(fat/jp)
