JAKARTA-RADAR BOGOR Pemerintah berencana mengeluarkan dana untuk kelurahan. Rencana tersbut menuai polemik. Pasalnya dana tersebut diagendakan diturunkan pada 2019 mendatang. Tak ayal hal itu, program itu diduga bermuatan politik.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, sejatinya program itu harus dilaksanakan jauh-jauh hari. Bukan pada era 2019 aja. Apalagi 2019 dikenal sebagai tahun politik.
“Pertanyaannya kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu harusnya desa dengan kelurahan itu sama di-treatmentnya,” ujar Fadli di komplek DPR Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/10).
Wakil Ketua DPR itu mengingatkan pemerintah agar tidak membubuhi kepentingan politik yang berujung pencitraan dalam membuat program. Apalagi programnya dana kelurahan.
“Jangan sampai ini hanya karena kepentingan politik sesaat. Kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah ya, karena memang di tahun politik,” tegasnya.
Di sisi lain, Fadli sepakat bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara desa dan kelurahan. Makanya program dana kelurahan sangat perlu didukung. Hanya saja harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Bukan di tahun politik.
Atas dasar itu, imbuhnya, Partai Gerindra sendiri belum akan mengambil sikap untuk sidang anggaran dana kelurahan tersebut di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Fraksi akan terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama.
“Ya nanti akan kita lihat lah sikap kita (di Banggar menolak atau setuju). Tapi yang jelas kalau prinsipnya, harusnya ya dari dulu,” tandasnya.
(sat/JPC)
