JAKARTA-RADAR BOGOR Persoalan efek ekor jas (coattail effect) masih menjadi masalah serius bagi seluruh partai politik di pemilu serentak 2019. Bukan tanpa sebab, pasalnya efek elektoral dari paslon nomor urut 01 yang diduga hanya menguntungkan PDI Perjuangan. Termasuk juga paslon nomor urut 02 yang hanya terpusat pada Partai Gerindra.
Dalam persoalan ini, DPP PKS sampai-sampai menerbitkan surat edaran (SE) kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI untuk melakukan optimalisasi efek ekor jas ke cawapres Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Hal itu termaktub dalam surat edaran nomor 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tertanggal 17 September 2018. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) membenarkan adanya surat edaran yang mengharuskan para caleg mengambil coattail effect dari kampanye yang dilakukan cawapres Sandiaga Uno. Namun, ia juga mengklarifikasi alasan mengapa tidak mencantumkan nama Prabowo dalam surat edaran tersebut.
“Mungkin karena kedekatan PKS dan Sandi yang sudah lama. Pak Sandi komunikatif kepada PKS dan memang kita sudah terbiasa jalan dengan beliau dalam konteks pilgub DKI,” kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/10).
Kendati begitu, HNW mengaku partainya tetap tak akan membeda-bedakan untuk mengkampanyekan Prabowo maupun Sandi di pilpres kali ini. Komitmenya pun tetap sama, untuk memenangkan paslon yang disingkat PADI tersebut.
Di sisi lain, imbuh HNW, partainya pun membantah seandainya dianggap terlalu fokus mengandalkan coattail effect Prabowo-Sandi. Dia bilang, partai berlambang bulan sabit kembar itu tidak pernah membiasakan diri dengan efek ekor jas tersebut.
“Secara prinsip, PKS dari dulu tidak pernah membiasakan diri dengan coattail effect. Dulu tahun 2004, PKS tidak punya capres dan cawapres, waktu itu kan Pak SBY dan JK. Kami tetap mendukung beliau berdua,” ungkap dia.
“Tahun 2009, 2014 juga begitu. Jadi kami PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coattail effect. Kami percaya pada kemampuan mesin partai, soliditas partai, dan kinerja partai dan anggotanya,” pungkasnya.
(aim/JPC)
