JAKARTA-RADAR BOGOR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat pada 17 perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer to Peer landing terkait kesiapan mereka untuk dilakukan verifikasi data di lapangan. Syarat pemeriksaan itu merupakan bagian dari tahapan proses perizinan OJK terhadap perusahaan fintech
“Saat ini kami menunggu undangan mereka untuk dilakukan verifikasi data yang mereka kirimkan saat menyampaikan proses perizinan,” ujar Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology, Hindrikus Pasanggi dalam disksui di Bogor, Jumat (19/10) malam.
Hedrikus menyebutkan hingga kini sudah 73 perusahaan fintech peer to peer landing yang mengirimkan persyaratan untuk mendapatkan izin ke lembaganya. “Status mereka sebagai perusahaan fintech yang terdaftar,” katanya.
Dari 73 perusahaan yang mengajukan izin, OJK telah mengirimkan kepada 17 perusahaan fintech terkait kesiapan mereka untuk dilakukan autentifikasi data di lapangan. “Intinya, kini kami menunggu undangan mereka untuk diverifikasi,” katanya.
Diungkapkan, berbagai persyaratan harus dipenuhi perusahaan fintech untuk mendapatkan izin dari OJK. “Data-data yang mereka sampaikan itu yang akan kita lihat di lapangan,”katanya.
Hendrikus memastikan bila verifikasi berjalan lancar, yakni data yang disampaikan sesuai dengan data di lapangan, pihaknya akan menyegerakan penerbitan izinnya. “Kami pastikan bila verifikasi data lengkap, artinya apa yang disampaikan dengan data di lapangan sesuai, dua hari izin bisa terbit,” kata Hendrikus.
Ia mengingatkan OJK sangat hati-hati menerbitkan izin perusahaan fintech peer to peer untuk memastikan perusahaan yang telah mendapatkan izin beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
Hendrikus mengakui saat ini baru satu perusahaan fintech yang memperoleh izin operasianal dari OJK. Namun, dia menyebutkan bahwa saat ini ada 73 perusahaan fintech yang telah beroperasi dengan status terdaftar di OJK.
Data OJK mencatat sebanyak 2 juta peminjam telah memanfaatkan pendanaan dari 150 ribu pemberi pinjaman. Tercatat pinjaman perusahaan fintech bervarisi dari Rp 5 ribu hingga Rp 2 milliar.
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perusahaan fintech yang ingin beroperasi di Indonesia, harus memenuhi syarat dari OJK yakni sudah berstatus terdaftar dan berizin dari pemerintah.
(ask/JPC)
