25 radar bogor

2,6 Juta CPNS Lolos Seleksi, Pemkot dan Pemkab Bogor Bakal Umumkan Hasilnya Tanggal Segini

UPACARA : PNS menjadi potensi lubung suara para peserta Pilkada, tak terkecuali di Kota Bogor.
ilustrasi PNS. (dok.Radar Bogor)

BOGOR–RADAR BOGOR,Sesuai jadwal, batas akhir pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrutmen CPNS adalah kemarin (21/10). Namun, hasil rekapitulasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), masih banyak instansi yang belum mengumumkan kelulu­san, termasuk Bogor.

Sebagaimana diketahui jumlah pembuat akun pendaftaran CPNS di website sscn.bkn.go.id berjumlah 4,4 juta orang. Kemudian yang sudah menuntaskan pendaftaran ada 3,6 jutaan orang.

Data dari BKN hingga kemarin siang pukul 12.00 WIB jumlah pelamar yang memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi ada 2,6 jutaan orang.

Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi itu berpotensi bakal terus bertambah. Sebab BKN mengumumkan bahwa belum seluruh instansi melansir pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Termasuk Pemkot dan Pemkab Bogor yang tercatat belum mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Berdasarkan surat Nomor 811/454-BKPP tentang peneri­maan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengumumkan hasil seleksi administrasi besok, (23/10). Begitupula dengan Kota Bogor.

Surat Nomor 810/3169-BKPSDA tercantum, Pemkot Bogor mengumumkan seleksi administrasi Selasa (23/10). Mereka yang lolos selanjutnya mencetak kartu peserta ujian pada 24 sampai 26 Oktober dilanjutkan seleksi kompetensi dasar 27 Oktober.

Seperti diketahui perebutan kursi PNS di Pemkab dan Pemkot Bogor sangat ketat. Dari 886 formasi yang disediakan, pendaftar membeludak hingga lima belas ribu orang lebih. Namun, mereka harus memperebutkan 886 formasi. Terdiri dari 642 formasi di Pemkab Bogor dan 244 formasi di Pemkot Bogor.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan bahwa ada ketentuan mengumumkan pelamar yang lolos dan tidak lolos seleksi administrasi. Sekaligus alasan kenapa pelamar tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

Ridwan mengatakan, panitia mengutamakan akuntabilitas dari para verifikator di masing-masing instansi. Itu dilakukan agar pelamar yang dinyatakah tidak lulus bisa memahami kenapa mereka gagal. Ridwan juga mengatakan, pelamar tahun ini naik berlipat di banding tahun lalu.

Tahun lalu pelamar CPNS baru yang lolos seleksi administrasi hanya sekitar 900 ribuan. Jumlah itu kecil karena tahun lalu lowongan CPNS hanya dibuka untuk instansi pusat. Instansi daerah yang mendapatkan kuota tahun lalu hanya Pemprov Kalimantan Utara.

Dia berharap bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan SKD. Pelamar diimbau untuk memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Hingga tadi malam layanan cetak kartu peserta ujian di website sscn.bkn.go.id belum bisa dilakukan. Sebab BKN masih menunggu pengumuman secara menyeluruh, sekaligus untuk pembagian lokasi ujian.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan dalam penyelenggaraan rekrutmen CPNS. dalam teknis penyeleng­­garaan persoalan relatif sedikit dan berhubungan dengan instansi lain. Seperti soal nomor induk kependudukan (NIK) yang sempat kesulitan diakses.

Dominikus Dalu, Ketua Tim ORI untuk Penanganan Seleksi CPNS 2018, menuturkan salah satu yang menjadi catatan adalah komunikasi ke publik terkait kebijakan soal akreditasi kampus dan program studi. Pada peraturan menteri tidak diatur akreditasi pada saat pelamar itu lulus atau akreditasi terkini.

”Tapi kemudian di surat edarannya men PAN RB pada 2 Oktober, itu dipertegas lagi bahwa yang maksud akreditasi itu saat pelamar lulus dari kampus,” ujar Dalu.

Padahal para pelamar tentu sudah ada yang menyelesaikan pendaftaran. Sehingga kemungkinan ada yang gugur dalam seleksi administrasi. Domi mengungkapkan potensi protes dari pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi juga besar.

Dia berharap instansi seperti BKN dan Kementerian PAN RB juga bersiap-siap. ORI sendiri membuka kanal pengaduan di daerah dan pusat.

”Kami meminta kalau yang protes itu syarat terpenuhi tapi tak lulus administrasi mestinya bisa diproses. Sebab, bisa jadi ada kesalahan oleh verifikator
juga,” imbuhnya.

Selain itu, ORI juga mengingat­kan tentang persiapan computer assisted test (CAT). Sebab, di beberapa daerah ada yang menggunakan komputer untuk keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).(wan/jun)