CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten Bogor, terus mendorong Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk meminta Kemendagri mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Desakan itu kembali disuarakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) para asisten pemerintahan di Bandung beberapa waktu lalu. Rakor ini dimanfaatkan betul Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Burhanudin.
Menurutnya, kini Pemerintah Pusat juga tengah disibukkan dengan pembahasan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Dalam pembahasan itu, ada beberapa indikasi kepentingan lain.
Terlebih, permintaan itu menguat ketika ada calon kepala daerah yang kalah di Pilkada. “Itu di beberapa Provinsi pemekaran bukan karena kebutuhan, tapi keinginan dan kepentingan,” jelasnya kepada Radar Bogor akhir pekan lalu.
Namun, bagaimanapun pemekaran Bogor Barat sudah masuk dalam DOB yang diprioritaskan Pemprov Jabar. Dua DOB lainnya yaitu Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan sesuai Amanat Presiden.
Pasalnya, dalam konsep Desartada Provinsi Jawa Barat akan dipecah menjadi tiga provinsi. Dari 27 Kota/Kabupaten yang ada sekarang, nantinya hanya disisakan sebanyak 13 Kota dan Provinsi.
“Kita minta yang tiga DOB tetap jadi prioritas. Karena sudah ada kajian komperhensif,” kata Burhanudin. Sedikitnya ada 25 poin selain terkait DOB yang disampaikan Burhanudin dalam rakor tersebut.
Salah satunya terkait lomba-lomba Pemerintahan. “Mulai dari DOB sampai lomba-lomba penilaian. Karena sekarang lomba-lomba banyak yang hanya seremonial,” tukasnya.(fik/c)
