JAKARTA-RADAR BOGOR Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut ketua umumnya ikut Pilpres sebanyak tiga kali. Namun di 2019 yang paling terberat. Karena banyaknya kepala daerah yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, saat ini kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang melakukan pembentukan opini bahwa orang dizalimi. “Jadi ini yang dilakukan Gerindra upaya framing bahwa mereka lagi dizalimi, mereka dilemahkan,” ujar Karding saat dihubungi, Kamis (11/10).
Menurut Karding pembentukan opini tersebut untuk menutupi keburukan dari tim Prabowo-Sandi sendiri. Buktinya saja sudah ditampakkan seperti membangun narasi kebohongan di kasus Ratna Sarumpaet.
“Sehingga kebohongan ini ternyata memicu turunnya elektabilitas dari Pak Prabowo,” katanya.
Kubu Prabowo yang selalu mengatakan ketua umumnya atau capres yang diusungnya adalah kesatria, sangat aneh bila tiba-tiba mengeluh merasa dizalimi.
“Sebagai purnawirawan Kopassus saya kira tidak patut beliau bermanja-manja dan baper seperti tu. Apalagi sering dikatakan kita fair dan kesatria,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kontestasi pemilihan presiden merupakan hal yang familiar bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Setidaknya, mantan Danjen Kopassus itu tercatat telah tiga kali bertarung di kontestasi lima tahunan tersebut.
Namun, menurut Ahmad Muzani, pemilihan presiden di 2019 ini menjadi perhelatan yang paling terjal bagi Prabowo. Pasalnya, ‘kepungan’ yang dirasakan sangat amat berat.
Dahulu, lanjut Muzani, tak pernah ada pilpres dengan mengerahkan kepala daerah untuk mendukung paslon tertentu. Pilpres kali ini, menurutnya, sudah banyak kepala daerah dari provinsi sampai kabupaten seolah dipaksa terjun untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Tak hanya itu, Muzani juga menyebutkan, kali ini sangat sulit untuk meminta bantuan dari lembaga survei. Pasalnya, beberapa lembaga survei mengaku menolak dengan alasan tidak jelas.
(ipp/JPC)
