JAKARTA-RADAR BOGOR Renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT Freeport Indonesia sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing wajib didukung oleh semua elemen bangsa. Itu diungkapkan oleh Anggota MPR RI dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate.
Dalam soal Freeport, Johnny menyebut ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan. Karena itu perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar.
“Karena itu kota semua harus menghormati dan mengapresiasi langkah pemerintah itu,” ujar Johnny saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (8/10).
Menurut Johnny, langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersial adalah cara untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. “Bukan dengan cara mekanisme politik,” ujarnya.
“Mekanisme komersial sejalan dengan upaya kita untuk membuka seluas-luasnya investasi asing,” papar pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu.
Masalah Freeport, menurut Johnny, merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Disebut tak mudah melakukan renegoisasi. Untuk itu dirinya memuji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini.
“Kita lihat saat ini pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan nasionalisasi terhadap sumber daya alam yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, langkah pemerintah itu tak hanya pada Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan. Karean ini merupakan jawaban kepada publik terhadap keinginan untuk mengelola sendiri sumber daya alam yang ada.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, yang saat itu menjadi pembicara, mengatakan Freeport adalah gunung-gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar.
“Tidak bisa dibantah lagi, itu merupakan kekayaan kita,” ujarnya.
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu bertanya di mana kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat di sekitarnya disebutnya hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak.
“Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Dirinya membandingkan dengan kekayaan minyak yang ada di Arab Saudi di mana dari minyak itu masing-masing penduduk mendapat uang sebesar Rp 5 juta.
Untuk itu, alumni UIN Sunan Gunung Djati ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam soal Freeport. “Mengambil alih Freeport saat ini merupakan momentum yang terbaik,” ujarnya.
Ujang mengingatkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, disebut misalnya Aceh, karena ketidakadilan pembagian sumber daya alam. Untuk itu dirinya berharap agar sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik. Terkait Freeport dirinya mengatakan kesejahteraan masyarakat di sana harus meningkat.
“Kalau masyarakat masih miskin maka proses demokrasi hanya berjalan prosedural,” ujar alumni Program doktoral UI itu.
Pernyataan apresiasi kepada pemerintah yang sukses mengambilalih Freeport juga disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Ia memuji langkah pemerintah mengambil alih Freeport tahun ini.
“Ngapain harus nunggu tahun 2021. Hanya terjadi di era pemerintahan sekarang yang punya komitmen itu,” tuturnya.
(aim/JPC)
