JAKARTA-RADAR BOGOR,Pemerintah memastikan pembayaran utang yang dilakukan pemerintah sesuai dengan jadwal dan telah dianggarkan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Langkah itu dipastikan menjamin terjadinya gagal bayar dari pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.
“Selama ini pemerintah senantiasa memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan mengatisipasinya dengan menganggarkan pembayaran kewajiban tersebut di APBN dalam jumlah yang cukup sehingga terhindar dari gagal bayar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/9).
Pada bagian lain, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Agustus 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 274,33 triliun. Angka itu 68,72 persen dari target pembiayaan utang sebesar RP 399,22 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2018.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,49 persen,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, dalam mendukung pencapaian target pembiayaan APBN dan untuk memperdalam pasar domestik, pada bulan Agustus ini pemerintah telah meluncurkan Saving Bond Retail 004 (SBR004) beberapa waktu lalu.
“Diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Indonesia semakin meningkat sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan asing akan semakin berkurang,” tuturnya.
Selain itu, Sri Mulyani menegaskan jika realisasi pembiayaan utang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu memenuhi kewajiban membayar cicilan pokok maupun bunga utang.
“Selama ini pemerintah senantiasa memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan mengatisipasinya dengan menganggarkan pembayaran kewajiban tersebut di APBN dalam jumlah yang cukup sehingga terhindar dari gagal bayar,” tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
(hap/JPC)
