JAKARTA – RADAR BOGOR, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (Pph) impor. Kebijakan mengendalikan impor tak salah ketika situasi gejolak nilai tukar mata uang sedang terjadi.
Kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Pemerintah sudah menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk. Bisa dipahami bahwa hal itu dilakukan ketika durasi gejolak nilai tukar valuta, atau penguatan nilai tukar dolar AS, masih sulit diprediksi.
“Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah. Karena itu, pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan Pemerintah itu,” kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Kata Politikus Golkar itu, Pimpinan DPR mendorong tim ekonomi
pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus mengkreasi penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakastian global saat ini. Ketahanan ekonomi nasional bagaimana pun sedang diuji, sehingga penyesuaian kebijakan memang diperlukan.
Dilanjutkan Bamsoet, adalah fakta bahwa Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan (disequilibrium) baru. Hal ini dipicu gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS).
Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, Indonesia memang harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi.
“Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab, ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak, yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman,” ulasnya.
Namun, setiap penyesuaian kebijakan hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini guna menghindari salah pengertian atau salah persepsi.
Misalnya, Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat. Serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.
Sebagai contoh, Bamsoet mengatakan harus dilakukan impor bahan bakar minyak
(BBM) dan belasan komoditi pangan secara regular. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Selain itu, secara regular, Pemerintah harus melaksanakan kewajiban bayar atas utang luar negeri yang jatuh tempo. Dan untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa.
“Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, pengeluran atau nilai belanja impor oleh pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan,” kata Bamsoet.
Pada titik itulah Pemerintah wajib untuk terus dan berani mengkreasi penyesuaian kebijakan. Agar negara tetap mampu melayani masyarakat, dan juga agar keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali.
“DPR berharap pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan,” kata Bamsoet.
(sat/JPC)
