JAKARTA–RADAR BOGOR, Sistem pemerintahan khilafah sempat ramai beberapa waktu lalu karena disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun wacana itu dibantahkan setelah adanya putusan sidang dari pengadilan.
Pandangan politik
seperti itu pun disinggung oleh bakal cawapres Ma’ruf Amin. Menurut Ketua Umum MUI nonaktif itu, khilafah adalah sistem yang Islami. Sementara Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan kesepakatan.
“Khilafah itu Islami, kerajaan juga Islami makanya ada kerajaan Saudi Arabia. Republik juga Islami, Indonesia, Turki, dan Pakistan,” kata Ma’ruf di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (2/9).
Saat itu Ma’ruf Amin didaulat memberikan pidato di hadapan 575 calon anggota legislatif dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengikuti “Pekan Orientasi Caleg DPR RI Partai Nasdem 2019”.
Rais Aam PBNU itu mengatakan, khilafah yang diteriakkan HTI wajar saja tidak laku di Indonesia. Sebab negara ini terbentuk atas kepekatan. Tepatnya lagi menganut Islam
kesepakatan.
Lebih jauh dikatakannya, khilafah bukan satu-satunya sistem yang Islami dalam menjalani sistem pemerintahan. Jika dilihat dari konteks Indonesia, sistem itu dianggap kurang pas. Sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk. Negara yang pernah dijajah 3,5 abad oleh Belanda ini berdiri atas dua landasan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejumlah negara yang tidak menerapkan khilafah, tapi sistemnya tidak kalah Islami. Sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negera timur tengah, seperti Saudi Arabia, Yordania, dan Uni Emirat Arab.
“Khilafah tidak ditolak di Indonesia, tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan. Karena sistem kenegaraan Indonesia, sistem Republik,” pungkasnya.
(rdw/JPC)
