BOGOR-RADAR BOGOR, Bhinneka bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggetar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog” di Hotel Lorin Setul, Kamis (30/08/18).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri atas Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE.
Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
Melalui e- katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan Iog in dan melakukan transaksi melalui laman https://e- katalog.lkpp go.id/.
Agus pun optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk- pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
“informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” ujar Agus.
“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung,” lanjutnya.
Direktur Corporate Sales Bhinneka, Heriyadi Janwar menjelaskan, Bhinneka sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
Bhinneka, lanjut Heriyadi, berkomitmen untuk dapat membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.
Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan.
“Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang/jasa secara online dan offline selama 25 tahun, Bhinneka berkomitmen memberikan praduk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP di mana Bhinneka memiliki perwakilan resmi di 32 provinsi di seluruh indonesia,” ungkap Heriyadi.
Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka dalam keberadaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan – pemerintah daerah di Indonesia mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP, demi menuju Indonesia yang semakin transparan dan maju.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka menawarkan pilihan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan layanan.
Peran agregator online store Bhinneka ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah.
Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka yang tayang di e-katalog LKPP. Produk- produk tersebut, antara lain komputer (desktop notebook). server, office equipment. dan kamera.
Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa.
Pada akhirnya, Bhinneka menguatkan kemitraan dengan pemerintah dalam melaksanakan pengadaan nasional.
Tentang Bhinneka
Bhinneka adalah pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk 3C: Computer, Communication Technology Consumer Electronics.
Selain channel online, Bhinneka juga memiliki jaringan store offline sejak tahun 2003 yang tersebar di Jakarta, Cibubur, dan Surabaya.
Bhinneka.com juga memiliki tim service center yang profesional untuk memberikan layanan purnajual terbaik.
Didirikan di Indonesia, Bhinneka hanya menjual produk-produk original dan bergaransi serta terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen di seluruh nusantara.
Selain jaringan store offline di beberapa kota, Bhinneka juga memiliki perwakilan resmi yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia.
Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
LKPP dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi empat kedeputian. Lembaga ini memiliki tugas untuk mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. (ysp)
