JAKARTA–RADAR BOGOR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kritikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR, Kamis 16 Agustus 2018 lalu tidak ada bukti dan ukuran wajarnya. Salah satu yang disampaikan Zulhas adalah perbandingan pembayaran pokok utang dengan dana desa.
Dia menuturkan, sejatinya, dana desa baru dimulai 2015, jadi sebaiknya pembayaran pokok utang dibandingkan dengan dana desa pada 2015 yang mana besarnya 10,9 kali lipat. Pada 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan pada 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.
“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR,” jelas Sri Mulyani melalui akun Facebook Resminya, di Jakarta, Senin (20/8).
Jadi, lanjut dia, arahnya adalah menurun tajam, dia pun lantas menyebut bukankah ini merupakan arah perbaikan? Dia merasa heran mengapa Zulkifli membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar.
“Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebut pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB pada 2015, menjadi 2,49 persen pada 2016, dan 2,51 persen pada 2017. Dan pada 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.
“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” kata Mantan Direktur Bank Dunia itu.
Disamping itu, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Pada 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun pada 2017 dan pada 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Selanjutnya, pada 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun.
“Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?,” tuturnya.
(uji/JPC)
