JAKARTA–RADAR BOGOR, Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menggunakan kutipan dari Rizal Ramli dan INDEF. Ia pun menyebut apa yang disampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR Kamis lalu sudah tepat.
“Ini MPR DPR ini lembaga politik bukan lembaga sosial, jadi ngomong politik ya (memang) tempatnya,” kata Zulhas kepada wartawan di Lobby Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (20/8).
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut pidato Zulhas dalam sidang tahunan MPR bermuatan politis dan menyesatkan. Zulhas yang sudah menyiapkan dua lembar kertas berisi data APBN 2018 dan juga pernyataan Rizal Ramli dan Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira itu justru berbalik menyebut kalau Mantan Direktur Bank Dunia itulah yang sesat.
“Yang menyesatkan tuh, catat, menteri keuangan bukan ketua MPR ya,” ungkapnya.
Dia lantas mengutip perkataan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut kalau utang Indonesia sudah mengkhawatirkan. “Sri Mulyani sendiri yang bilang utang jatuh tempo mencapai Ro 409 triliun, pernyataan beliau di APBN 2018 akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti,” tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, pembayaran utang akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini kata menteri keuangan. Apalagi kalau rupiah melemah maka utang ini akan makin bertambah.
“Kalau rupiah melemah dolar menguat nambah dia (utang) ya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, masih mengutip Rizal Ramli utang pemerintah menuai kritik lantaran tidak adanya inovasi dalam pembayaran utang sehingga pemerintah dianggap kelimpungan ketika utang jatuh tempo.
Selanjutnya, ia mengutip pernyataan Ekonom INDEF Bhima Yudistira, yang menyebutkan bahwa utang jatuh tempo bukanlah sepenuhnya utang milik pemerintah sebelumnya tetapi juga gabungan dari utang pemerintah sekarang.
“Tidak sepenuhnya (utang jatuh tempo) warisan masa lalu, INDEF sampaikan sekarang bentuk cicil utang Rp 400 triliun lebih itu. Utang pemerintah misalnya ORI 013 diterbitkan 26 oktober 2016 jatoh tempo Rp 19,6 triliun ada juga SPN 12190214 yang diterbitkan 15 Februari 2018 ini kata indef,” pungkasnya.
(uji/JPC)
