Beranda Uncategorized

YLKI: Konsumen Seharusnya Punya Hak Memilih Taksi di Bandara

BERBAGI
Ketua YLKI Tulus Abadi (Istimewa)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait dalam pengelolaan bandara udara untuk terus memperbaiki layanannya. Tujuannya untuk menjaga kepentingan konsumen.

Sejumlah perbaikan layanan juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), PT Angkasa Pura, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan akses lebih luas kepada taksi dari berbagai merek, terutama taksi yang berbasis argo meter.

”Semakin banyak perusahaan taksi, semakin kuat jaminan bagi konsumen untuk memilih,” ucap Ketua YLKI Tulus Abdi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/8).

Menurutnya, kalau pun di bandara tersebut hanya terdapat perusahaan taksi tunggal dari suatu operator tertentu maka harus ditentukan melalui proses lelang alias tender yang terbuka dan transparan. ”Supaya tidak melanggar praktik persaingan usaha yang tidak sehat,” tegasnya.

Ia mengusulkan manajemen bandara juga harus membuat Service Level Agreement (SLA) dengan perusahaan taksi yang beroperasi di bandara.

”Dengan berbasis SLA itulah menjadi dasar adanya standar pelayanan taksi yang jelas dan terukur. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi SLA harus didiskualifikasi dari bandara,” Tulus menjelaskan.

Kemenhub dan Pemda harus pro aktif menyelesaikan permasalahan pengelolaan taksi di berbagai bandara enclave sipil di Indonesia. ”Selain dengan armada taksi, setiap bandara idealnya menyediakan akses angkutan umum non taksi, baik yang berbasis rel, bus umum, Damri, dan atau BRT (Bus Rapid Transit)” imbuhnya.

Tulus berharap solusi segera dan bersifat jangka panjang dari persoalan itu. Sebab di banyak bandara lainnya ditemukan masalah yang lebih memerihatinkan terkait kepentingan konsumen dalam memilih moda transportasi.

Termasuk juga di bandara Soekarno Hatta yang sempat memberlakukan “urut kacang” untuk transportasi taksi meter. Secara resmi sistem itu disebut First In First Out (FIFO).

Dengan mekanisme itu maka konsumen hanya bisa “pasrah” pada nasib mendapatkan taksi merek apa yang sesuai dengan nomor urut atau antreannya. Jika tidak terima, mundur dan ulang lagi mengantre dari awal.

Butuh perhatian serius dari regulator terutama operator bandara dengan menitikberatkan kepentingan konsumen. Tulus mencontohkan kasus yang menimpa konsumen taksi bernama Nathalie di Bandara Ahmad Yani, Semarang, belum lama ini harus jadi pelajaran dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

”Konsumen sebagai pengguna taksi sering menjadi korban, baik karena mahalnya tarif taksi dan atau kualitas pelayanannya yang tidak standar. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tanpa solusi jangka panjang,” ungkapnya.

Sebelumnya diberikan pada kasus Nathalie, 15 Juli 2018, taksi pilihannya diberhentikan di tengah jalan oleh oknum petugas setempat.

Alasannya, taksi berwarna biru pilihannya bukan taksi bandara sehingga dia harus turun pindah taksi yang ditentukan operator bandara. Atau diantar keluar bandara baru kemudian bebas memilih moda transportasi.

(nas/JPC)

Baca Juga