BOGOR–RADAR BOGOR,Menjadi daerah lintasan, membuat Kota Bogor memiliki pekerjaan rumah yang tak selesai-selesai. Salah satunya, masalah transportasi. Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah dilakukan. Namun dinilai belum efektif.
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menuturkan, setidaknya ada enam poin yang masih menjadi masalah terkait transportasi di Kota Bogor.
Mulai dari masih belum efektif kebijakan rerouting angkutan perkotaan (angkot), revitalisasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang masih terus diusahakan, penambahan kendaraan khususnya roda dua yang terus meningkat pesat serta penambahan ruas dan panjang jalan, yang tidak sepadan dengan penambahan laju kendaraan itu sendiri. Ditambah lagi tidak menyebarnya pola kawasan jasa dan masih terpusat perizinan di kawasan pelayanan A, walaupun seharusnya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus disebar ke wilayah-wilayah pelayanan lainnya.
“Semua ini menambah beban lalin di Kota Bogor semakin tak terkendali,” paparnya kepada Radar Bogor, kemarin (10/8).
Karena itu, kata Usmar, dengan memperhatikan hal-hal tersebut sebaiknya diupayakan kebijakan lalu lintas di Kota Bogor dengan mengadopsi kebijakan DKI Jakarta.
Sebab alasannya masuk akal dan sangat argumentatif bahwa beban lalin daerah wilayah batas ibu kota tak terpisahkan dengan ibu kota itu sendiri.
“Yaitu kebijakan transportasi Jabodetabekjur,” tuturnya.
Ia pun mengusulkan agar Pemkot Bogor segera membahas bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta stakeholder untuk memberlakukan batasan ganjil genap di Kota Bogor.
“Sesuai pelaksanaan di DKI Jakarta,” pungkasnya.(gal/c)
