“Sikap Partai Demokrat menolak Sandi Uno bukan melanggar etika. (Karena) Capreslah yang punya hak menentukan Cawapres. Sikap Demokrat adalah sesuai dengan azas keadilan dimana Prabowo mengentertain penolakan PAN dan PKS terhadap kader Demokrat AHY,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Andi, saat itu partainya telah membuka opsi kepada Prabowo untuk mendapatkan tiket rekomendasi dari Demokrat. Antara lain dapat memlih figur cawapres alternatif selain Sandi yang dapat mengalahkan Jokowi-Ma’ruf Amien.
“Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini karena menurut aturan tidak boleh netral. Partai Demokrat berharap ujian leadership Prabowo bisa diatasi oleh dirinya. Jika ujian ini tidak lahir keputusan terbaik akan jadi ukuran bagaimana kapasitas dan kualitas untuk memimpin jika takdir sejarah Prabowo menang capres,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara deklarasi capres dan cawapres, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengumumkan Sandiaga Uno sebagai cawapres yang dipilihnya. Keputusan itu pun telah mendapatkan persetujuan dari tiga partai politik koalisi yakni Gerindra, PAN dan PKS.
“Baru saja pimpinan dari tiga parpol yaitu PKS, PAN, dan Partai Gerindra telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya Prabowo Subianto dan Saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan cawapres untuk masa bakti 2019-2024,” kata Prabowo saat melaksanakan konfrensi pers di Kediamannya, Jakarta, Kamis (9/8) malam.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat sangat besar, baik kepada dirinya maupun dari Sandiaga. Ia pun tak menampik bahwa keputusan ini telah melalui proses panjang.
“Proses ini tidak mudah dan melelahkan. Saya pun berunding terus bersama PKS, PAN dan Partai Demokrat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Prabowo, ia pun meyakini dalam kepemimpinanya bersama Sandiaga, dapat memberikan pemerataaan ekonomi bagi bangsa. Terutama mengenai penguasaan ekonomi dan kekayaan yang berdikari.
“Kita bentuk untuk mencari solusi, jalan keluar, penyelesaian bangsa yaitu mengalirnya kekayaan nasional keluar. Dimana terhambat suatu keadaan sistemik yang tidak mendorong pemerataan kekayaan,” pungkasnya.
(aim/JPC)
